TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo tengah menggodok sejumlah calon untuk dijadikan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) yang baru. Menteri Koordinator Kemaritiman, Indroyono Soesilo, mengatakan KSAL yang baru diharapkan memprioritaskan fungsi Angkatan Laut dalam penegakan hukum dan keamanan di perairan Indonesia.
”Ini yang harus diprioritaskan,” kata Indroyono kepada Tempo, Ahad 22 Desember 2014. Alasannya, ujar dia, adalah banyaknya persoalan penegakan hukum di perairan Indonesia yang belum terselesaikan, seperti illegal fishing, illegal logging, human trafficking, hingga illegal mining.
Menurut Indroyono, seluruhnya ada tiga peran TNI Angkatan Laut. Selain penegakan hukum, peran Angkatan Laut lainnya adalah penegakan kedaulatan dan upaya diplomasi.
Rencana pergantian KSAL itu disampaikan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto pekan lalu. Ia menyatakan Presiden Jokowi sedang mempersiapkan pengganti KSAL Laksamana Marsetio yang memasuki masa pensiun. Dewan Kebijakan dan Kepangkatan Tinggi TNI telah menyerahkan empat nama kepada Presiden. Mereka adalah Kepala Staf Umum TNI, Laksamana Madya Ade Supandi; Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madya Didit Herdiawan; Rektor Universitas Pertahanan, Laksamana Madya Desi Albert Mamahit; dan Kepala Pelaksana Harian Badan Keamanan Laut, Laksamana Madya Sri Mohammad Darojatim.
Indroyono tak mengungkap siapa yang pas menggantikan Marsetio. Usulan justru datang dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. "Saya prefer bintang dua. Naikkan (pangkatnya jadi bintang tiga) terus angkat," kata Susi kepada Tempo kemarin.
Namun Susi juga tak menyebutkan nama. Ia hanya menyampaikan empat kriteria yang diharapkan dimiliki KSAL yang baru. "Yang bisa bekerja sama dengan kami, integritas tinggi, berjiwa kebangsaan tinggi, tidak terlalu contaminated,” kata dia.
Direktur Pusat Studi Oseanografi dan Teknologi Kelautan Universitas Surya, Alan F. Koropitan, mengatakan salah satu pekerjaan rumah utama KSAL yang baru adalah merapikan tumpang tindih wewenang dan koordinasi antara Kementerian Kelautan dan Angkatan Laut. “Tumpang tindih wewenang antara pelanggaran kedaulatan dan pelanggaran hukum,” kata dia.
Sebenarnya, kewenangan masing-masing lembaga sudah diatur dalam Undang-Undang Kelautan. Masalahnya, aturan belum menjelaskan implementasinya secara spesifik. Kesepahaman antara lembaga tadi pun masih memunculkan persoalan dalam pelaksanaan, seperti saat ada informasi 13 kapal asing memasuki perairan Indonesia. Menteri Susi, Kamis lalu, sampai meminta Presiden Jokowi memerintahkan Angkatan Laut. Sedangkan Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut menyatakan tak tahu mengenai keberadaan 13 kapal tersebut.
PRIHANDOKO| INDRA WIJAYA | MOYANG | MITRA TARIGAN | ALI HIDAYAT
Topik terhangat:
Longsor Banjarnegara | Teror Australia | Kasus Munir | Susi Pudjiastuti
Berita terpopuler lainnya:
'Kalau Lapindo Salah, Kamu Pikir Jokowi Mau'
Muhammadiyah Tak Haramkan Muslim Ucapkan Natal
10 Penemuan Ilmiah Paling Menghebohkan 2014
Faisal Basri: Premium Lebih Mahal dari Pertamax
Berita terkait
Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club
3 jam lalu
Wapres mengatakan presidential club ini bisa dalam bentuk konsultasi baik secara personal maupun informal, jika sulit diformalkan
Baca SelengkapnyaJerry Sambuaga Dorong IEU-CEPA Selesai sebelum Jokowi Lengser dari Jabatan Presiden
3 jam lalu
Jerry Sambuaga mengatakan baik Jerman maupun Indonesia memegang posisi penting di regional masing-masing.
Baca SelengkapnyaJokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesial Gratis, Dapat Gaji Lagi
3 jam lalu
Kementerian Kesehatan membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS berbasis rumah sakit pendidikan gratis.
Baca SelengkapnyaTerkini: Viral Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta Ini Tanggapan Bea Cukai, Kata Jokowi soal Pabrik Sepatu Bata yang Tutup
5 jam lalu
Bea Cukai menanggapi unggahan video Tiktok yang mengaku mengirim cokelat dari luar negeri senilai Rp 1 juta dan dikenakan bea masuk Rp 9 juta.
Baca SelengkapnyaDaftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini
6 jam lalu
Indonesia Digital Test House menjadi laboratorium uji perangkat digital terbesar di Asia Tenggara. Simak pesan peresmian Jokowi.
Baca SelengkapnyaPabrik Bata di Purwakarta Ditutup, Ini Komentar dari Jokowi hingga Pj. Gubernur Jabar
6 jam lalu
Presiden Jokowi menilai tutupnya pabrik sepatu Bata karena pertimbangan efisiensi dan tidak menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia.
Baca SelengkapnyaKisah Srikandi PLN Mengendalikan Listrik saat Presiden Joko Widodo ke NTB
6 jam lalu
PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) dalam komitmennya mendukung pengarusutamaan gender.
Baca SelengkapnyaJokowi Kesal Indonesia Banjir Impor Perangkat Teknologi: Kenapa Kita Diam?
7 jam lalu
Jokowi mengatakan CEO dari perusahaan teknologi global, yakni Tim Cook dari Apple dan Satya Nadela dari Microsoft telah bertemu dengan dia di Jakarta.
Baca SelengkapnyaPabrik Sepatu Bata Tutup, Jokowi Berkomentar hingga Asal-usul Nama Merek
8 jam lalu
Pabrik sepatu Bata tutup, Jokowi memaklumi usaha selalu ada kondisi naik turun
Baca SelengkapnyaRespons Gerindra, Jokowi, dan Gibran soal Isu Tambah Kementerian di Kabinet Prabowo
9 jam lalu
Isu penambahan kementerian di Kabinet Prabowo mendapat respons dari Presiden Jokowi, Gibran, dan Partai Gerinda. Apa katanya?
Baca Selengkapnya