Kasus Budi Gunawan, Jokowi Siapkan Tiga Opsi

Reporter

Editor

Rabu, 14 Januari 2015 13:30 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menerima tiga usulan terkait pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Kepolisian RI. Usulan ini muncul setelah KPK menetapkan Budi sebagai tersangka korupsi dan diduga menerima imbalan saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Polri 2003-2006 dan jabatan lain di kepolisian.

"Presiden sudah minta ke kami beberapa opsi," kata Andi di Istana Negara, Selasa, 13 Januari 2015. Tiga opsi yang disampaikan kepada Jokowi adalah, pertama, pencalonan Budi Gunawan ditarik dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua, menunda pencalonan Budi hingga ada keputusan hukum tetap, dan ketiga, menunggu masa pensiun Kepala Polri Jenderal Sutarman pada Oktober dan mengajukan calon baru. (Baca: Budi Gunawan Dijerat: Jokowi Kelabakan, Mega Repot)

Sesaat setelah penetapan tersangka pada Budi, Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu Jokowi. Kalla menegaskan keputusan calon Kepala Polri merupakan prerogatif Presiden. Jokowi, kata dia, belum bersikap atas status tersangka Budi. (Baca: Budi Gunawan Tersangka, Tiga 'Dosa' Ini Melilitnya)

Pertemuan juga digelar di rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Tiga pucuk pimpinan partai pendukung pemerintah berkumpul. Mereka adalah Sutiyoso, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem; dan M. Romahurmuziy, Ketua Umum PPP. Belum diketahui pembahasan dalam pertemuan tersebut. (Baca: Gara-gara Budi Gunawan, Jokowi-KPK Dua Kali Perang)

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch, Agus Sunaryanto, mendesak Jokowi segera menarik nama Budi Gunawan dari pencalonan. "Kami menunggu kejutan dari Jokowi," kata Agus.
Agus menantang Jokowi membuktikan komitmennya dalam memilih pejabat yang bersih dari kasus korupsi. Kepercayaan publik pada Jokowi, kata Agus, telah berkurang sejak Presiden memilih Prasetyo sebagai Jaksa Agung tanpa meminta pertimbangan KPK dan PPATK. "Ini bukan pertama kalinya Jokowi menunjuk pejabat publik secara sepihak," ujarnya. (Baca juga: Budi Gunawan Tersangka, Bukan Sekali Jokowi 'Nabok Nyilih Tangan')

TIM TEMPO

Topik Terhangat:
AirAsia
| Calon Kapolri | Charlie Hebdo | Menteri Jonan | Susi Pudjiastuti


Berita terpopuler lainnya:
Menteri Andrinof: Jepang Cuma Menggertak

Lima Jenderal Ini Disebut Punya Rekening Gendut
Beredar Foto Mesra, Abraham: Itu Gosip

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

3 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

9 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya