TEMPO.CO, Jakarta- Ketua Tim 9—tim yang dibentuk untuk mengurai kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian RI--Ahmad Syafi’i Maarif, mengatakan Presiden Joko Widodo berjanji akan melawan tekanan para ketua umum partai pendukungnya menyangkut keputusan pembatalan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI.

Menurut Syafi’i, pada Selasa malam lalu, setelah menerima para ketua umum partai pendukungnya di Istana Merdeka, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Jokowi langsung menelepon dirinya. Saat itu Syafi’i mengaku melontarkan pertanyaan ihwal pertemuan tersebut. "Pak Presiden, gimana sudah mencair?" kata Syafi’i di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kepada Tempo, kemarin, menirukan pertanyaan kepada Jokowi ketika itu. Lalu, menurut Syafi’i, Jokowi menjawab pertanyaannya, “Cair apanya? Ini malah kacau. Tapi saya tidak akan melantik BG (Budi Gunawan),” kata Jokowi seperti ditirukan Syafi’i.

Jokowi, kata Syafi’i, mengungkapkan, alasan utama tidak melantik Budi Gunawan lebih karena moralitas publik. Presiden akan mengumumkan pembatalan pelantikan Budi pada waktu yang tepat. Syafi’i mengaku saat itu menyarankan agar Jokowi sesegera mungkin mengumumkan pembatalan. Tokoh Muhammadiyah ini hakulyakin para pendukung Budi di lingkaran dalam Istana dan partai pendukung akan terus menekan Jokowi agar mengubah keputusan. "Kalau terlalu lama, bisa masuk angin nanti," kata Syafi’i.

Minus Ketua Umum NasDem Surya Paloh, yang kemudian diwakili sekretaris jenderalnya, Patrice Rio Capella, mereka yang mendatangi Jokowi di Istana Merdeka adalah Megawati; Sutiyoso, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; Wiranto, Ketua Umum Partai Hanura; Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa; dan Romahurmuziy, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan.

Menurut Sutiyoso, saat itu mereka meminta Jokowi tidak mengambil keputusan ihwal nasib pencalonan Budi Gunawan sebelum terbitnya keputusan praperadilan Budi atas penetapan tersangkanya oleh KPK. “Bila gugatan praperadilan Budi dikabulkan, Presiden bisa langsung melantik. Bila ditolak dan Budi tidak dilantik, kami ikhlas,” kata Sutiyoso kemarin.

Sebelumnya, kata Sutiyoso, tawaran itu sudah digodok dalam pertemuan dua jam di antara para ketua umum partai pendukung Jokowi di kediaman Mega di Teuku Umar, Jakarta. Hal senada disampaikan Patrice Rio Capella. "Kalau enggak disetujui hakim, ya, enggak dilantik. Tapi, kalau disetujui, maka ada peluang untuk Budi.”

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan Jokowi sudah menghitung risiko politik yang harus dihadapi atas keputusan yang diambil atas Budi Gunawan. Tapi, menurut Andi, Budi sebaiknya mengundurkan diri. “Itu opsi ideal,” kata dia.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, meminta Jokowi menggunakan hak prerogatifnya ketimbang mendengarkan masukan partai pendukungnya. “Kuncinya, harus taat kepada konstitusi dan rakyat, meski partai terus menekan," ujarnya.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM | REZA ADITYA | LINDA TRIANITA | TIKA PRIMANDARI | INDRI MAULIDAR | ANANDA TERESIA | ANTON A