TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terus mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian. Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari partai banteng, Herman Hery, mengatakan beberapa anggota fraksinya bahkan berencana mengajukan hak interpelasi kepada Presiden. “Penggunaan hak untuk meminta penjelasan pemerintah itu wajar,” ujarnya kemarin.
Sejumlah sumber Tempo yang menjadi petinggi PDIP menyatakan instruksi yang mempersoalkan keputusan Jokowi itu datang langsung dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Menurut sumber ini, Megawati marah karena Budi—bekas ajudannya—tak bisa menjadi Kepala Kepolisian, dan Jokowi malah mengajukan Wakil Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai calon tunggal Kapolri. “Megawati meminta kader di DPR terus mempertanyakan pembatalan Budi sebagai Kapolri,” ujar seorang pengurus PDIP.
Seorang sumber yang dekat dengan Megawati mengatakan bosnya sempat meminta pertimbangan dari sejumlah anggota Komisi Hukum DPR, seperti Herman Hery, Dwi Ria Latifa, dan Achmad Basarah, sebelum mengambil keputusan. Dalam pembicaraan di rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pekan lalu itu, dibicarakan juga soal kemungkinan pengajuan interpelasi dan pemakzulan.
Dwi Ria enggan berkomentar ihwal pertemuan di rumah Megawati itu. Sedangkan Herman Hery menyatakan tidak mengikuti pertemuan tersebut. “Tak ada yang spesial kok. Saya hanya di depan garasi,” ujarnya. Sedangkan Achmad Basarah membenarkan pertemuan tersebut.
Menurut Basarah, pertemuan dengan Megawati membahas keputusan Jokowi yang dinilai kontroversial. Tapi dia membantah ada pembicaraan soal hak interpelasi ataupun pemakzulan. Justru, kata Basarah, PDIP tak ingin Jokowi dianggap melanggar hukum karena DPR telah menyetujui Budi menjadi Kepala Kepolisian. “Jangan sampai DPR menggunakan hak angket, hak jawab, atau interpelasi. Itu yang kami diskusikan,” ujarnya.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indria Samego, menilai hak bertanya atau hak interpelasi yang diajukan oleh kader PDIP tak akan mempengaruhi posisi Jokowi. Indria bahkan menilai tak ada masalah berarti jika PDIP menarik dukungan terhadap Jokowi. Indria menilai PDIP malah rugi karena bakal ditinggal pemilihnya dalam Pemilihan Umum 2019.
Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan partainya belum berencana mengajukan interpelasi. Tapi dia meminta pemerintah menjelaskan alasan pengajuan calon Kepala Polri baru. Hasto mengklaim PDIP bakal lebih membangun komunikasi dan dialog dengan Presiden. “Kami harap ada penjelasan lebih lanjut sebelum Presiden memutuskan langkah lainnya.”
MUHAMMAD MUHYIDDIN | DEWI SUCI RAHAYU | ANANDA TERESIA | PRAM
Berita terkait
Jokowi Percaya Bahlil Pimpin Satgas Gula dan Bioetanol, Ini 7 Tugas Pokoknya
1 jam lalu
Presiden Jokowi tunjuk Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas Gula dan bioetanol. Apa saja tugas-tugasnya?
Baca SelengkapnyaPSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran
11 jam lalu
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Baca SelengkapnyaPrabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024
13 jam lalu
Prabowo menjelaskan alasan mengapa dia maju dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPrabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden
15 jam lalu
Prabowo mengungkapkan hal itu di acara PBNU.
Baca SelengkapnyaPN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik
1 hari lalu
PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya
1 hari lalu
Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.
Baca SelengkapnyaHasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi
1 hari lalu
Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.
Baca SelengkapnyaMarak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu
1 hari lalu
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.
Baca SelengkapnyaAkhir Politik Jokowi di PDIP
1 hari lalu
Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.
Baca SelengkapnyaMenteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara
2 hari lalu
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.
Baca Selengkapnya