TEMPO.CO, Jakarta - Kubu Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Ancol, Agung Laksono, segera mencopot beberapa kader partai beringin yang menjadi pemimpin di Dewan Perwakilan Rakyat.
Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia versi Munas Ancol, Lawrence Siburian, mengatakan pergantian itu dilakukan menyusul pengesahan pengurus hasil Munas Ancol oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Lawrence mengatakan salah satu yang bakal diganti adalah Ketua DPR Setya Novanto. Alasannya, Setya merupakan orang kepercayaan Ketua Umum Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie.
“Tentu bakal kami ganti, tapi butuh proses karena dia (Setya Novanto) bagian alat kelengkapan DPR yang perlu persetujuan pihak lain,” kata Lawrence kepada Tempo di kantor Dewan Pengurus Partai Golkar, Selasa 10 Maret 2015.
Golkar saat ini menempatkan 16 kadernya sebagai pemimpin alat kelengkapan DPR, empat di antaranya menjabat ketua. Rencananya, kubu Agung akan mengevaluasi posisi para pemimpin tersebut. Lawrence juga memastikan kubunya bakal mengganti Ketua dan Sekretaris Fraksi Golkar, Ade Komaruddin dan Bambang Soesatyo. Mereka bakal digantikan oleh Agus Gumiwang Kartasasmita—yang sempat dipecat oleh Aburizal Bakrie—dan Fayakhun Andriadi.
Setya dan Bambang Soesatyo ogah berkomentar soal rencana pergantian mereka. “Lihat besok saja. Saya tak tahu,” kata Setya. Sedangkan Ade Komaruddin belum bisa dimintai tanggapan. Dia tidak mengangkat telepon dan tak membalas pesan pendek yang dilayangkan Tempo. <!--more--> Menteri Hukum Yasonna H. Laoly mengesahkan kepengurusan hasil Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono, Selasa 10 Maret 2015. Laoly mengklaim keputusannya didasari keputusan Mahkamah Partai Golkar. "Kami meminta kepengurusan Golkar di bawah Agung Laksono segera mengirim nama pengurus dengan mengakomodasi semua kader yang memenuhi kriteria," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.
Dualisme Golkar bermula dari penolakan Agung Laksono terhadap pelaksanaan Munas Bali. Agung memecat Aburizal dan mengadakan musyawarah tandingan di Ancol, Jakarta. Keduanya saling menggugat di pengadilan, tapi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Barat mengembalikan sengketa kepengurusan ke Mahkamah Partai Golkar. Dua dari empat hakim Mahkamah Golkar menyatakan kepengurusan Agung Laksono sah.
Agung menyatakan tak akan memecat kader Golkar. “Kalau mereka kooperatif, tak ada pecat-memecat,” ujarnya. Wakil Presiden yang juga bekas Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla, menilai kisruh di Golkar sudah usai dengan keluarnya keputusan Menteri Hukum. Dia meminta kepengurusan Agung tetap mengakomodasi kubu Aburizal. “Harus diakomodasi bagi yang mau, tentu kan ada juga yang tak mau,” ujar Kalla.
Aburizal mengingatkan Agung Laksono supaya tak merombak struktur partai di DPR. “Tak ada yang bisa mengubah susunan fraksi sampai ada keputusan hukum yang final dan mengikat,” katanya. Dia menuding keputusan Menteri Hukum berbau politis dan menyatakan bakal menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pun kubu Aburizal bakal melaporkan Agung ke kepolisian karena meyakini ada pemalsuan dokumen mandat Dewan Pengurus Daerah Golkar dalam Munas Ancol.
