TEMPO.CO, Poso – Tentara Nasional Indonesia berencana menyiagakan satu batalion tim Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) di Poso, Sulawesi Tengah. Menurut Panglima TNI Jenderal Moeldoko, penempatan pasukan di daerah yang disebut sebagai basis kelompok teroris Santoso alias Abu Wardah itu sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

“Bila memang diperlukan, ada pasukan PPRC yang tinggal di sini untuk melanjutkan operasi dengan aparat kepolisian. Presiden pun menyetujui,” kata Moeldoko di Poso, Selasa 31 Maret 2015.

Walaupun Presiden sudah memberi lampu hijau, Moeldoko mengatakan operasi itu belum final. TNI masih mengkaji kondisi Poso. “Kita lihat nanti. Bila diperlukan, satu batalion akan disiagakan untuk melakukan pengamanan bersama kepolisian,” kata Moeldoko.

Selasa 31 Maret 2015, Moeldoko membuka latihan PPRC TNI 2015. Latihan tempur yang melibatkan 3.200 personel TNI dari tiga angkatan itu berlokasi di Gunung Biru, Poso, yang dikenal sebagai tempat persembunyian kelompok Santoso. Polisi menyebut Santoso sebagai pemimpin jaringan Mujahidin Indonesia Timur yang berbaiat kepada Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Diduga terlibat sejumlah teror di Poso dan sekitarnya, Santoso diburu selama bertahun-tahun.

Moeldoko mengatakan, latihan selama dua pekan itu untuk menekan berkembangnya radikalisme. “TNI dan pemerintah tak pernah memberikan tempat bagi paham radikal di Indonesia, termasuk ISIS, untuk berkembang. Kami lihat di Poso ada potensi berkembangnya paham tersebut,” ujarnya.
<!--more-->
Sehari sebelumnya, Moeldoko mengungkapkan kekhawatirannya bahwa warga Indonesia yang bergabung dengan ISIS di Irak dan Suriah akan pulang dan bermukim di Poso. “Saya mensinyalir, di Poso, seolah-olah kelompok radikal itu nyaman di sana. Untuk itulah TNI latihan besar-besaran di sana,” ujar Moeldoko.

Ia menambahkan, prajurit TNI telah diperintahkan menindak tegas teroris yang ditemui selama latihan tempur. “Kalau mereka melawan dan menggunakan senjata api saat berhadapan dengan prajurit, tanpa segan-segan, kami sikat,” ujarnya.

Sebelum TNI menggelar latihan, polisi sedang menggelar operasi memburu Santoso. Menurut Kepala Polda Sulawesi Tengah Brigadir Jenderal Idham Azis, operasi untuk sementara dihentikan dan akan dilanjutkan setelah latihan TNI rampung pada 15 April 2015. Polisi akan mengerahkan 800 personel dalam operasi selama dua bulan tersebut. “Menangkap teroris itu tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan,” ujar Idham.

Pengamat terorisme, Al Chaidar, mengatakan keterlibatan TNI bisa menjawab antipati masyarakat Poso atas penanganan terorisme oleh polisi. Dalam sejumlah kasus penangkapan teroris, warga ikut melawan polisi.

Adapun Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Hanafi Rais, mengatakan parlemen mengawasi kegiatan TNI di Poso. DPR khawatir latihan tempur itu berubah menjadi operasi militer menumpas kelompok teroris. “Kalau jadi DOM (daerah operasi militer), DPR pasti akan panggil Panglima TNI,” kata Hanafi.

AMAR BURASE | IRA GUSLINA | INDRA WIJAYA | ANTARA