TEMPO.CO, Jakarta - Hasil sigi Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik Indonesia menyimpulkan bahwa publik menginginkan Presiden Joko Widodo mengurangi menteri yang berasal dari partai politik. "Lebih baik taruh semua orang kepercayaan Jokowi agar kerjanya lebih cepat," kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo saat memaparkan hasil survei itu, Minggu 10 Mei 2015.

Sebanyak 48 persen responden menginginkan Presiden menambah menteri dari kalangan profesional. Sedangkan 40 persen responden menjawab tak perlu merombak menteri dari partai. Survei berupa wawancara terhadap 450 responden dari 45 kelurahan terpilih di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi pada 24-30 April 2015.
Saat ini kabinet diisi 4 menteri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 3 dari Partai NasDem, 2 dari Hanura, dan 1 dari PPP kubu Romahurmuziy.

Pengajar komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan hasil survei itu menunjukkan kekecewaan publik terhadap kinerja menteri dari partai politik yang kerap kontroversial. “Seperti Menteri Hukum, yang melempar wacana pemberian remisi kepada koruptor,” katanya.

Hendri berujar, menteri-menteri dari partai juga ditempatkan tak sesuai dengan keahliannya. Ia menyebutkan Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Perindustrian Saleh Husin, serta Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Dja’far.

Ketidaksesuaian penempatan itu membuat publik memiliki persepsi negatif terhadap mereka. “Apa yang mereka lakukan dalam enam bulan ini dianggap publik tak terlalu signifikan,” kata dia.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella justru ingin jatah menteri dari partai ditambah. Menurut dia, tak ada jaminan kerja menteri profesional lebih baik. "Apa bukti kerja menteri dari kalangan profesional lebih baik dari menteri partai?" kata Rio.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa, yang juga penyokong pemerintah, Muhammad Lukman Edy, berharap Presiden segera mengevaluasi kinerja kabinet, lalu mengganti menteri yang kurang produktif. Jika Presiden tak bersikap, Lukman khawatir sorotan masyarakat bergeser. "Kalau tak ada perbaikan dalam enam bulan, masyarakat tak lagi menyalahkan menteri, tapi presiden," kata dia.

INDRI MAULIDAR | FRANSISCO ROSARIANS | INDRA WIJAYA