TEMPO.CO, Jakarta- Koalisi Masyarakat Sipil, gabungan lembaga swadaya masyarakat, menyoroti tiga bakal calon anggota Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mereka anggap bermasalah. “Ketiganya figur yang bisa mengganggu kinerja panitia seleksi,” kata anggota Koalisi, Julius Ibrani, di Gedung KPK, Senin, 18 Mei 2015.

Koordinator bantuan hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia itu enggan mengungkap tiga figur yang dimaksud. Namun anggota Koalisi dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, mengatakan tiga calon itu bermasalah lantaran pernah menggunakan keahliannya untuk membela tersangka kasus dugaan korupsi. “Bila Presiden salah memilih, maka masa depan KPK dan agenda pemberantasan korupsi akan terancam,” kata Emerson.

Sejak pekan lalu, Sekretariat Negara telah mengumpulkan beberapa nama calon anggota Tim Panitia Seleksi Pimpinan KPK. Beredar kabar bahwa sedikitnya ada 12 nama dengan tiga akademisi Romli Atmasasmita, Margarito Kamis, dan Chairul Huda.

Tiga nama ini pernah menjadi saksi ahli dalam persidangan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang melawan penetapan tersangka dirinya oleh KPK. Budi, yang kini menjadi Wakil Kepala Polri, akhirnya urung menjadi tersangka.

Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Said Zainal Abidin, mengaku mendengar kabar tentang pencalonan Romli dan Margarito. Dia berharap Jokowi tak memilih keduanya karena berpotensi terlibat konflik kepentingan. “Lebih baik ditarik, jangan pakai mereka. Biar obyektif,” kata Said.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan hingga saat ini sudah ada puluhan nama calon anggota Panitia Seleksi di tangan Presiden Joko Widodo. “Sekarang sudah dalam tahap penggodokan,” kata Pratikno. Dia tak menyangkal adanya nama Romli dan Margarito dalam daftar calon. “Justru itu kini saatnya publik menyoroti, memberikan masukan, sehingga Presiden bisa memikirkan.”

Saat dihubungi Tempo, Margarito Kamis menyatakan bakal menolak jika diminta menjadi anggota Pansel lantaran merasa tak akan berkontribusi secara signifikan. “Bukankah perdebatan KPK selama ini justru bukan berada di ranah hukum, tapi juga di ranah etis?” ujarnya. “Nah, yang diperlukan di Pansel adalah orang yang mengerti kejiwaan orang lain.”

Chairul Huda, yang mengaku sedang berada di Belanda, enggan berkomentar. Adapun Romli tak bisa dihubungi. Namun, lewat akun Twitter, @romliatma, guru besar Universitas Padjadjaran ini mengkritik ICW. “Memangnya ICW itu siapa? Enggak punya hak hukum sedikit pun ICW klaim Romli, tidak pantas duduk sebagai Pansel KPK.”

LINDA TRIANITA | MUHAMAD RIZKI | REZA ADITYA |AGOENG WIJAYA