TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Presiden Joko Widodo belum mengabulkan keinginan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melanjutkan pembangunan gedung parlemen baru. Menurut Jusuf Kalla, Jokowi belum mencantumkan pembangunan gedung itu dalam nota keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.
Kalla membantah pernyataan Badan Anggaran DPR yang menyebut bahwa Presiden sudah menyetujui proyek pembangunan gedung senilai Rp 1,1 triliun itu. "Mungkin persetujuan secara informal. Tapi resminya, kami belum mengetok persetujuan anggaran," kata Kalla, di Istana Wakil Presiden, Sabtu 15 Agustus 2015.
Pada Jumat lalu, Presiden Jokowi tidak meneken prasasti pembangunan gedung DPR seusai sidang nota keuangan di DPR. Prasasti ini dianggap sebagai simbol pembangunan tujuh gedung baru itu.
Rencana pembangunan gedung baru DPR menuai pro-kontra sejak digagas pada 2008. Pembangunan gedung 36 lantai, yang dilengkapi helipad, kamar tidur, dan kolam renang, itu akhirnya ditunda.
Staf Komunikasi Presiden Joko Widodo, Teten Masduki, mengatakan Jokowi ingin ada pembicaraan tuntas tentang rencana pembangunan gedung DPR. "Ini menyangkut dana yang sangat besar," ujar Teten. Ia menjelaskan, fokus pemerintah saat ini adalah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur.
Anggota Badan Anggaran DPR, Syaifullah Tamliha, mengatakan, jika pembangunan gedung DPR ditolak, ia berharap pemerintah membenahi fasilitas gedung lama. "Paling tidak, ruang rapat dibuat lebih canggih sehingga saat rapat tak perlu ada ketik manual, lalu dikopi manual juga," kata dia.
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Ahmad Dimyati Natakusuma, menyatakan bahwa batalnya Jokowi meneken prasasti belum bisa diartikan menolak menyetujui pembangunan gedung baru. "Ini bukan masalah setuju atau tidak setuju, hanya waktu saja yang belum tepat," tutur Dimyati.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan gedung sudah dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. "Yang penting RAPBN 2016 disetujui," kata Dimyati. Menurut dia, Jokowi menginginkan penganggaran gedung baru DPR lebih clear.
Wakil Sekretaris Jenderal DPR Ahmad Djuned mengatakan, proyek penataan kawasan parlemen ini juga buat DPD. Djuned mengakui belum ada anggaran di RAPBN 2016 untuk proyek gedung. “Komitmen pendanaannya baru bisa terlihat setelah APBN diketok pada Oktober 2015,” katanya.
REZA ADITYA | TIKA PRIMANDARI | RIKY FERDIANTO | DINI PRAMITA | PUTRI ADITYOWATI | MUHAMAD RIZKI | ISTIQOMATUL
Berita terkait
Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo
2 jam lalu
Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?
2 jam lalu
Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
3 jam lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPrabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik
3 jam lalu
Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
3 jam lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaPerjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024
6 jam lalu
Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.
Baca SelengkapnyaRagam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
7 jam lalu
Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.
Baca SelengkapnyaJokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh
14 jam lalu
Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.
Baca SelengkapnyaJokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan
16 jam lalu
Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.
Baca SelengkapnyaNadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar
16 jam lalu
Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya