TEMPO.CO, Jakarta - Suasana upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Negara kemarin terlihat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, pihak Istana mengundang lebih banyak warga biasa ketimbang pejabat. “Yang masuk prioritas 70 persen masyarakat dan 30 persen pejabat,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebelum upacara dimulai Senin 17 Agustus 2015.

Pratikno mengatakan warga undangan berasal dari wilayah yang ada di sekitar Istana, warga kampung nelayan, petani, pedagang, dan para penghuni panti sosial. “Banyak undangan yang tidak pakai jas. Banyak yang pakai batik karena memang tidak punya jas. Kalau disuruh pakai jas, tidak bisa ke sini nanti," kata Pratikno.

Menurut anggota Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, Presiden Joko Widodo meminta staf Istana mengundang 2.000 warga yang berasal dari Jakarta dan daerah terpencil di luar Pulau Jawa. Warga Jakarta yang diundang kebanyakan berasal dari tempat-tempat yang telah mendapat sentuhan Joko Widodo saat menjabat Gubernur DKI, seperti warga kampung deret Petogogan, Tanah Tinggi, Benhil, dan pedagang Blok G Tanah Abang.

Selain itu, Presiden Jokowi mengundang masyarakat adat Baduy ke Istana. Penampilan mereka amat sederhana, hanya mengenakan pakaian adat serba putih dan tanpa alas kaki. Mursyid, seorang warga Baduy dari Dusun Cibeo, Lebak, Banten, mengatakan dia bersama teman-temannya berjalan kaki selama tiga hari untuk menuju Istana dari rumah mereka. "Ya, kami datang karena kan leluhur kami juga ikut memperjuangkan kemerdekaan," kata dia.

Mursyid sangat menghargai undangan dari Presiden Jokowi. Musababnya, kata dia, Jokowi sangat peduli kepada suku pedalaman, dan menganggap suku pedalaman merupakan bagian dari kekayaan Nusantara. Mursyid juga meminta Presiden memberikan regulasi khusus untuk kelestarian adat masyarakat Baduy.

"Tentu masyarakat seperti kami butuh pengakuan, kesejahteraan, dan keberlangsungan hidup. Kami minta hak-hak adat kami menjadi identitas utama di kartu tanda penduduk (KTP) kami," ujar Mursyid. Karena itu, kata dia, warga Baduy mendesak agar Presiden Jokowi mengizinkan pencantuman agama Sunda Wiwitan pada KTP mereka.

Selain itu, kehadiran Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, di Istana membuat peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini memiliki nuansa berbeda. Ini adalah pertama kalinya Megawati hadir di Istana setelah 10 tahun absen. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini tak sekali pun hadir sepanjang masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun Yudhoyono kemarin tak tampak hadir.

Menutup rangkaian peringatan acara kemerdekaan, pihak Istana menggelar acara makan malam istimewa. Seluruh rangkaian acara malam itu disebut akan bertema kejayaan maritim Indonesia. Namun acara itu tertutup bagi wartawan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan ada kemungkinan tahun depan Presiden Joko Widodo merayakan peringatan Hari Kemerdekaan di luar Kompleks Istana Kepresidenan. Menurut dia, Presiden ingin menghadiri perayaan kemerdekaan di tempat lain agar bisa merayakannya bersama dengan masyarakat.

"Nanti menteri-menteri disebar ke berbagai provinsi, jadi perayaan tidak hanya terfokus di Jakarta," kata Pramono, di Istana Merdeka, kemarin. Dia memastikan upacara perayaan HUT Kemerdekaan di Istana bakal tetap diselenggarakan. Wakil Presiden akan menjadi inspektur upacara. "Supaya perayaan di Kompleks Istana Kepresidenan tetap berjalan," ujar Pramono.

REZA ADITYA | ANANDA TERESIA