TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan, Presiden Joko Widodo meminta penegak hukum tak mudah mempidanakan diskresi atau kebijakan keuangan para kepala daerah.
Dia menganggap instruksi itu sebagai bagian dari pencegahan korupsi. “Yang terpenting, mengembangkan sistem yang baik, mencegah terjadinya kesalahan,” kata dia, Selasa 25 Agustus 2015. “Sistem yang baik untuk meningkatkan akuntabilitas.”
Menurut Pratikno, rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tak serta-merta dilanjutkan secara perdata atau pidana. Kesalahan administrasi itu cukup diselesaikan melalui lembaga pengawasan internal. Penegak hukum harus punya bukti kuat sebelum mengusut pidana berdasarkan persoalan administrasi.
“Sifat dari lembaga penegak hukum kan menegakkan hukum, bukan menghukum,” kata dia. “Intinya preventif, bukan represif atau kuratif. Preventifnya yang diutamakan.”
Presiden Joko Widodo, dua hari yang lalu, mengatakan kebijakan keuangan atau diskresi kepala daerah tak bisa dipidanakan. Sikap pemerintah ini merupakan satu dari lima instruksi yang dikeluarkan setelah pertemuan Presiden dengan kepala daerah dan lembaga penegak hukum di Istana Bogor, Jawa Barat.
Empat instruksi lainnya adalah tindak administrasi pemerintahan terbuka cukup dengan perdata, tak harus pidana; aparat harus konkret melihat kerugian negara; harus atas niat mencuri; serta aparat hukum tak boleh mengekspos tersangka sebelum masuk pengadilan. Presiden juga meminta penegak hukum tak mengintervensi saat BPK dan BPKP menyelidiki temuannya selama 60 hari ke depan.
Instruksi ini merupakan reaksi atas kekhawatiran bahwa kepala daerah dianggap melakukan korupsi dalam melaksanakan program pembangunan. Para kepala daerah tak bisa merealisasi anggaran, sehingga sampai kini anggaran baru bisa terserap 20 persen saja.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan sebelumnya mengatakan persoalan hukum sebagai penyebabnya. “Ada ketakutan terkait kriminalisasi,” kata dia, Selasa pekan lalu. “Selama ini kan mereka takut mengeksekusi dana di daerah. Takut kena KPK lah, segala macam.”
Untuk mengantisipasi, pemerintah akan membentuk tim terpadu pencegahan korupsi. Kejaksaan Agung, yang termasuk tim, akan mendampingi aparat daerah yang hendak mengeksekusi programnya. Tujuannya, supaya proses di lapangan bisa dilihat secara langsung dan berjalan sesuai dengan prosedur sehingga tak ada lagi penyimpangan alokasi anggaran di daerah.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshidiqie, menganggap arahan Presiden bahwa diskresi keuangan kepala daerah tak bisa dipidana perlu dicermati. Alasannya, motif kejahatan bisa terjadi direncanakan. "Kita tidak mengadili kebijakannya, tapi motif jahatnya," kata Jimly, yang ikut seleksi anggota pimpinan KPK, di Gedung Sekretariat Negara, kemarin.
Jimly mengatakan, kejahatan selama ini lebih sering dikaitkan dengan the quality of spending, bukan the quality of planning. "Jangan-jangan kejahatan lebih banyak terjadi saat planning, bukan saat spending," kata pakar hukum tata negara Universitas Indonesia ini.
ANANDA TERESIA | TIKA PRIMANDARI | DEWI SUCI RAHAYU | PUR
Berita terkait
Nilai Tukar Rupiah Makin Merosot, Rp 16.255 per USD
5 hari lalu
Nilai tukar rupiah ditutup melemah 45 poin ke level Rp 16.255 per USD dalam perdagangan hari ini.
Baca Selengkapnya95 Persen Pakai Bahan Baku Lokal, Unilever Tak Terdampak Pelemahan Rupiah
10 hari lalu
Unilever Indonesia mengaku tak terlalu terdampak dengan pelemahan rupiah karena mayoritas bahan baku mereka berasal dari dalam negeri.
Baca SelengkapnyaTingginya Suku Bunga the Fed dan Geopolitik Timur Tengah, Biang Pelemahan Rupiah
10 hari lalu
Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut pelemahan rupiah dipengaruhi oleh arah kebijakan moneter AS yang masih mempertahankan suku bunga tinggi.
Baca SelengkapnyaEkonom Sebut Putusan MK Tak Beri Pengaruh Signifikan terhadap Nilai Tukar Rupiah
12 hari lalu
Yusuf Wibisono menilai bukan putusan MK yang memberi pengaruh terhadap nilai tukar rupiah, melainkan konflik geopolitik dan kebijakan The Fed.
Baca SelengkapnyaPelemahan Rupiah dan IHSG Berlanjut, Airlangga: Indonesia Masih Lebih Baik
12 hari lalu
Kendati terjadi pelemahan rupiah, Airlangga mengklaim rupiah masih lebih baik dibanding mata uang lain. IHSG juga diklaim lebih baik dari negara lain.
Baca SelengkapnyaBos BCA Ungkap Penyebab Pelemahan Rupiah, Mulai dari Dividen hingga Impor Bahan Baku
12 hari lalu
Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA) Jahja Setiaatmadja menilai pelemahan rupiah bukan hanya karena konflik Iran-Israel.
Baca SelengkapnyaKonflik Iran-Israel Disebut Perparah Nilai Tukar Rupiah, BI Diminta Naikkan Suku Bunga
13 hari lalu
Konflik Timur Tengah ini dikhawatirkan akan bereskalasi menjadi perang yang lebih besar. Nilai tukar rupiah semakin melemah.
Baca SelengkapnyaIstana Tegaskan Presiden Jokowi Terus Dorong Penguatan KPK
1 Desember 2023
Ari Dwipayana menyebut semua pihak termasuk Presiden Jokowi berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan fungsinya dengan baik.
Baca SelengkapnyaWamenkeu Sebut Pelemahan Rupiah Bisa Untungkan Eksportir
27 Oktober 2023
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan depresiasi kurs rupiah terhadap dolar Amerika bisa menguntungkan para eksportir.
Baca SelengkapnyaAgenda Jokowi Reshuffle Gelombang Kedua
26 Oktober 2023
Presiden Jokowi dikabarkan kembali akan reshuffle kabinet pada pekan depan. Siapa saja yang bakal diganti?
Baca Selengkapnya