TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo hari ini mengumumkan paket kebijakan ekonomi terbaru untuk mendorong pertumbuhan. Paket kebijakan tersebut terdiri atas kelompok kebijakan di bidang percepatan penyerapan belanja pemerintah, kemudahan berinvestasi, insentif fiskal dan keuangan, stabilisasi pangan, serta ketahanan energi.
Setelah membagikan bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat Klender, Jakarta Timur, Selasa 8 September 2015, Jokowi mengatakan pengumuman paket kebijakan akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, kebijakan yang akan diumumkan seputar deregulasi. “Deregulasi ada dua: untuk rakyat dan ada untuk pengusaha,” kata Jokowi.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menambahkan, pengumuman bertahap itu karena paket kebijakan terlalu banyak dan beberapa belum selesai dirumuskan. Beberapa kementerian mengajukan usulan-usulan baru untuk direvisi. “Kami sudah menggodok 154 aturan, ternyata bertambah lagi,” katanya.
Kementerian yang akan banyak merevisi aturan adalah Kementerian Keuangan. Menurut Menteri Bambang Brodjonegoro, ia akan memberikan pembebasan pajak (tax holiday) bagi pengusaha tertentu untuk jangka waktu tertentu. “Nanti akan ada khusus untuk industri galangan kapal,” kata dia.
Juru bicara Direktorat Jenderal Pajak, Mekar Satria Utama, menambahkan bahwa insentif pajak dalam paket kebijakan presiden itu mirip dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2015 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (PPh Badan). Peraturan itu terbit pada 18 Agustus lalu.
Dalam pasal 2 peraturan tersebut dijelaskan bahwa wajib pajak badan yang melakukan penanaman modal baru dan tergolong industri pionir bisa mendapat fasilitas tax holiday berupa pengurangan pajak badan sebesar 10-100 persen. Diskon itu berlaku selama 5-15 tahun sejak produksi komersial.
Pengurangan pajak badan selama 20 tahun akan diberikan kepada industri yang mempunyai rencana investasi Rp 1 triliun, berbadan hukum Indonesia, dan menempatkan 10 persen dana investasinya di bank-bank dalam negeri.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo tak setuju dengan kebijakan diskon pajak ini. Menurut dia, pembebasan pajak selama 20 tahun membuat pendapatan negara berkurang dalam jangka pendek dan tak berdampak apa pun bagi ekonomi dalam jangka panjang.
Prastowo memperingatkan pemerintah bahwa kebijakan itu bisa dimanfaatkan oleh pemodal asing untuk menikmati keringanan pajak tanpa memberikan efek domino bagi ekonomi di sektor lain. Negara maju, kata dia, sudah lama meninggalkan tax holiday karena lebih banyak merugikan. “Pembebasan pajak seperti memberikan cek kosong kepada pemodal asing,” kata dia.
ANANDA TERESIA | TRI ARTINING PUTRI | INGE KLARA SAFITRI | PRAGA UTAMA | ALI HIDAYAT | EFRI R
Berita terkait
Presidential Club Bentukan Prabowo Bisa Buka Peluang Jokowi Cawe-cawe di Pemerintahan Mendatang?
9 jam lalu
Adapun rencana membentuk Presidential Club diungkap oleh juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Baca SelengkapnyaRespons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
9 jam lalu
Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Pemilik Sepatu Bata hingga Jokowi Minta Timbal Balik Ekonomi
9 jam lalu
Siapa pemilik merek sepatu Bata yang pabriknya tutup di Purwakarta?
Baca SelengkapnyaHabiburokhman Sebut Ide Prabowo Bikin Presidential Club Sudah Sejak 2014
10 jam lalu
Prabowo disebut memiliki keinginan untuk secara rutin bertemu dengan para presiden sebelum dia.
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Dua Catatan di Rapat Evaluasi Mudik Lebaran 2024
10 jam lalu
Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan 242 juta masyarakat melakukan perjalanan mudik lebaran tahun ini.
Baca SelengkapnyaDahnil Anzar Yakin Prabowo Bisa Cairkan Komunikasi Jokowi-Megawati-SBY
10 jam lalu
Dahnil menilai Prabowo punya kemampuan untuk menghubungkan mereka.
Baca SelengkapnyaJokowi dan Gibran Kompak Bilang Begini soal Wacana Presidential Club Usulan Prabowo
10 jam lalu
Wacana presidential club yang sebelumnya disampaikan Juru Bicara Prabowo mendapat respond dari Jokowi dan Gibran.
Baca SelengkapnyaFakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun
11 jam lalu
Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah
14 jam lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan
Baca SelengkapnyaJokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis
14 jam lalu
Presiden Jokowi menyayangkan daerah kepulauan maupun daerah terpencil dia tak menemukan tenaga dokter spesialis.
Baca Selengkapnya