TEMPO.CO, Jakarta - Kebakaran hutan yang mengganas beberapa bulan terakhir menguras dana milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kepala Pusat Data Informasi BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan dana penanganan kebakaran hutan senilai Rp 385 miliar sudah habis, padahal pemadaman api masih berjalan.

Kini BNPB mengajukan tambahan dana Rp 750 miliar kepada Kementerian Keuangan. "Itu akan cukup, dengan catatan tidak ada bencana lain hingga akhir tahun ini," kata dia kepada Tempo, kemarin.

Sepanjang Januari-September, BNPB sudah menggunakan dana Rp 550 miliar untuk mengatasi berbagai bencana, dan sebagian besar habis untuk menangani kebakaran hutan dan dampak asap. Sutopo mengatakan dana yang cukup besar dihabiskan untuk biaya sewa pesawat dan helikopter dalam operasi water bombing di pusat kebakaran, seperti Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Dia mengakui penanganan kebakaran hutan kerap tekor karena upaya pencegahan di daerah tidak berjalan maksimal. ”Habisnya anggaran juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.”

Pada tahun lalu, BNPB menggelontorkan dana Rp 600 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Menurut Sutopo, BNPB tadinya memperkirakan bahwa kementerian dan lembaga lain, termasuk pemerintah daerah, sudah mempersiapkan dana penanggulangan atau minimal melakukan pencegahan kebakaran hutan. Dengan asumsi tersebut, BNPB mengajukan anggaran Rp 385 miliar. "Tapi kenyataannya kebakaran malah meluas."

Kepala BNPB, Willem Rampangilei, mengatakan penambahan dana masih mungkin dilakukan lantaran masih ada anggaran siap pakai (on call) sebesar Rp 2,5 triliun. Tapi tidak semua tambahan dana yang diajukan BNPB dipakai untuk menangani kebakaran. "Karena harus ada antisipasi akan bencana yang muncul berbarengan di akhir tahun," kata Willem.

Saat ditemui di kantornya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan telah menyetujui tambahan dana yang diajukan BNPB. Dana Rp 750 miliar itu, kata dia, sudah bisa cair dalam waktu dekat. "Penggunaannya tergantung kegiatan BNPB dan dananya berasal dari pos cadangan bencana alam," ucapnya.

Agar kejadian ini tidak berulang, pakar hidrologi dari Universitas Sriwijaya, Momon Sodik, mengatakan harus ada program pencegahan yang mengintegrasikan semua lembaga negara. "Presiden harus menekan kementerian dan lembaga yang terkait untuk memasukkan program pencegahan kebakaran," katanya.

Habisnya dana di tengah program yang masih berjalan, kata Momon, menjadi bukti ketidaksiapan pemerintah. "Hanya segelintir yang punya program pencegahan. Selebihnya hanya sibuk menjadi pemadam api."

PUTRI ADITYOWATI | TRI ARTINING PUTRI | MAHARDIKA SATRIA | ADITYA BUDIMAN | FERY F | PARLIZA HENDRAWAN (PALEMBANG)