TEMPO.CO, Jakarta- Fraksi Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat terancam keabsahannya akibat pencabutan surat kepengurusan kubu Agung Laksono oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Agung, Priyo Budi Santoso, mengatakan efek pencabutan itu akan merembet ke legalitas alat kelengkapan Dewan dan pelantikan Ketua DPR yang baru, Ade Komaruddin.
Priyo menjelaskan masalah muncul lantaran Golkar tidak memiliki keabsahan, karena Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tak mengeluarkan surat keputusan baru. “Sekarang ini terjadi kekosongan kekuasan di Golkar,” kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 4 Januari 2016.
Pada 30 Desember 2015, Yasonna Laoly menandatangani surat keputusan yang mencabut kepengurusan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ancol yang dipimpin Agung Laksono. Tapi, Yasonna juga tidak mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie.
“Siapa yang mengendalikan fraksi? Secara de jure, Fraksi Partai Golkar bermasalah, karena fraksi itu kan perpanjangan tangan partai,” ujar Priyo. Ia pun mendorong agar segera diadakan musyarawah nasional untuk menyelesaikan dualisme kepengurusan di Partai Golkar ini.
Bendahara Umum Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo, mengatakan pernyataan Priyo seperti orang panik. Menurut dia, pelantikan Ketua DPR dan pergantian alat kelengkapan Dewan sah dilakukan oleh kubunya. “Kalau ada yang bilang ilegal, itu pasti calon legislator yang gagal,” kata Bambang. Priyo adalah mantan Wakil DPR, yang dalam pemilihan umum tahun lalu tak terpilih lagi.
Apalagi, kata Bambang, sampai saat ini pemerintah tak mengeluarkan keputusan presiden yang menyatakan Golkar sebagai partai terlarang. Artinya, ujar dia, Golkar hasil Munas Riau pimpinan Ical—sapaan Aburizal—merupakan pengendali partai yang sah. Kepengurusan itu pun sudah membuat Munas di Bali, yang kembali dipimpin oleh Ical. “Munas Bali tinggal menunggu pengesahan,” kata dia.
Ketua Mahkamah Kehormatan Partai Golkar, Muladi, kemarin meminta agar kedua kubu menggelar munas sebelum Juni tahun ini untuk mengatasi kemelut tersebut. “Agar Golkar bisa mempersiapkan agenda pilkada serentak 2017 dan pemilu legislatif 2019,” ujar dia.
Wakil Presiden Jusuf Kalla kemarin menunjukkan adanya kesepakatan menggelar munas yang ia teken bersama Agung Laksono dan Aburizal Bakrie pada 9 November dan 18 Desember 2015. “Itu sudah setuju. Ini kan hanya soal waktu,” kata Kalla di kantornya.
Tapi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Nurdin Halid, mengatakan hal berbeda. “Itu kesepakataan untuk rekonsiliasi yang diputuskan oleh rapimnas. Munas bisa digelar jika diminta oleh dewan perwakilan daerah tingkat provinsi minimal 2/3,” kata Nurdin, menjelang Rapat Konsultasi Nasional Golkar di Bali, kemarin. “Pemegang kekuasan tertinggi sesudah munas itu adalah rapimnas.”
ISTIQOMATUL HAYATI | HUSSEIN ABRI YUSUF | ANGELINA ANJAR SAWITRI | TIKA PRIMANDARI | BRAM SETIAWAN
Berita terkait
Gibran Hadiri Halalbihalal Golkar Solo
6 hari lalu
"Ya semuanya teman, halalbihalal yo ditekani kabeh (ya didatangi semua)," ujar Gibran.
Baca SelengkapnyaMomen Idul Fitri Keluarga Jokowi ke Medan: Buat Amankan Peluang Bobby Nasution?
17 hari lalu
Setelah hari pertama Idul Fitri di Jakarta, Jokowi terbang ke Medan untuk merayakan hari ke-2 Lebaran. Buat amankan tiket Bobby Nasution ke Pilgub?
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut Pilkada 2024 Jadi Batu Loncatan Golkar untuk Pemilu 2029
25 hari lalu
Ujang pun menyampaikan bahwa para tokoh itu memiliki modal yang cukup untuk dikatakan sebagai calon unggulan di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaAirlangga Klaim Didukung Seluruh DPD untuk Jadi Ketum Golkar Lagi
26 hari lalu
Menurut Airlangga, dukungan dari ormas merupakan salah satu kunci agar dirinya dapat kembali terpilih untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaAirlangga Bicara Peluang Aklamasi Pemilihan Ketua Umum di Munas Golkar
26 hari lalu
Airlangga menyatakan dukungan itu merupakan amanah yang harus dijaga.
Baca SelengkapnyaAirlangga Targetkan Partai Golkar Menang 60 Persen di Pilkada 2024
27 hari lalu
Ketua Umum Golkar menargetkan partainya mampu menang lebih dari 50 persen dalam kontestasi Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaDisebut Sempat Ingin Rebut Kursi Ketua Umum PDIP, Apa Tanggapan Presiden Jokowi?
30 hari lalu
Presiden Jokowi membantah dirinya sempat ingin merebut posisi Ketua Umum Partai Golkar maupun Ketua Umum PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaPrabowo Ingin Bentuk Kepemimpinan Kolegial Terdiri dari Para Sahabat
36 hari lalu
Menurut Prabowo, keinginan itu bisa dilakukan bila ada dukungan untuk memberi nasihat. Prabowo meminta Golkar mendukungnya membangun pemerintahan.
Baca SelengkapnyaPrabowo Sebut Golkar Punya Peran Besar di Pilpres 2024
36 hari lalu
Prabowo meminta maaf karena belum sempat mendatangi semua kader-kader Golkar di daerah dalam tahapan kampanye pemilu.
Baca SelengkapnyaPartai Golkar Menang di Sumut, Peran Musa Rajekshah Disorot
42 hari lalu
Partai Golkar dan kadernya mengambil langkah tepat memilih Ijeck
Baca Selengkapnya