TEMPO.CO, Jakarta - Instruksi Presiden Joko Widodo memerintahkan Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung menindak mereka yang menyebarkan paham komunisme menuai kritik. Pasalnya, perintah tersebut dinilai dapat memicu pelanggaran terhadap demokrasi dan hak asasi manusia.
Budayawan Franz Magnis-Suseno mengaku heran atas desas-desus kebangkitan komunisme. Menurut dia, isu tersebut tak relevan lagi dan tidak perlu dikhawatirkan. "Sekarang di seluruh dunia juga tidak ada masalah dengan komunisme. Kenapa di Indonesia semacam ada misteri kebangkitan bahaya komunis?" kata profesor filsafat yang biasa dipanggil Romo Magnis ini, Rabu 11 Mei 2016.
Franz Magnis menganggap operasi aparat keamanan memberantas atribut dan membubarkan acara, termasuk diskusi ilmiah, hanya karena dicurigai menyebarkan paham komunisme, sudah keterlaluan. "Pemerintah seharusnya bertugas melindungi hak masyarakatnya," ujar dia. Franz Magnis justru curiga isu komunisme diembuskan pihak tertentu untuk membungkam upaya mengungkap kejahatan masa lalu.
Instruksi Presiden Joko Widodo itu disampaikan kepada Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso dalam rapat Selasa lalu. "Arahan beliau sudah jelas," kata Badrodin seusai rapat di kompleks Istana Kepresidenan itu. Sekretaris Kabinet Pramono Anung, yang ikut dalam rapat tersebut, hingga kemarin enggan berkomentar.
Menurut Badrodin, instruksi Presiden Jokowi memiliki landasan hukum, yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Penyebaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Selain itu, kata dia, Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara juga mengatur larangan yang sama, sehingga bisa dipakai.
Badrodin mengaku telah mengerahkan aparatnya, tak terkecuali yang di daerah, untuk mengumpulkan data intelijen penyebaran paham komunisme. Meski demikian, dia memastikan Polri tak akan serampangan. "Tidak mungkin polisi menafsirkan sendiri. Itu akan subyektif. Nanti kami minta pendapat ahli," ujarnya
Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Suparman Marzuki, menilai instruksi Jokowi tak tepat lantaran hanya merujuk pada kekhawatiran yang berlebihan terhadap kebangkitan komunisme. "Isu ini jangan sampai mengulang peristiwa pelanggaran HAM masa lalu," kata mantan Ketua Komisi Yudisial itu, kemarin.
Pelanggaran HAM masa lalu yang dimaksudkan adalah tragedi 1965-1966. Kala itu tindak kekerasan juga terjadi, berupa penganiayaan, pembunuhan, serta penghilangan paksa oleh aparat militer yang melibatkan masyarakat terhadap para simpatisan dan anggota PKI di sejumlah daerah. Mereka menjadi sasaran karena partai berlambang palu-arit itu dituding mendalangi pembunuhan tujuh perwira tinggi militer pada 30 September 1965.
Suparman berharap pemerintah tak terpancing isu lahirnya komunisme. "Kesalahan sikap pemerintah bisa menimbulkan konflik horizontal besar dan kecaman baru dari internasional."
FRANSISCO ROSARIANS | REZA ADITYA | ISTMAN M.P. | AGOENG WIJAYA
