TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan kebebasan berpendapat harus menjadi prioritas dalam upaya pencegahan penyebaran paham komunis. Lewat juru bicara kepresidenan Johan Budi Sapto Pribowo, Jokowi meminta aparat keamanan tidak bertindak berlebihan dalam menegakkan Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Larangan Penyebaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. "Aparat yang dianggap kebablasan justru harus dihentikan," kata Johan di Istana Kepresidenan, Kamis 12 Mei 2016.
Pernyataan tersebut mengklarifikasi kabar bahwa Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar upaya penyebaran komunisme ditindak sesuai dengan hukum pada Selasa lalu. Adanya perintah tersebut diungkapkan oleh Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti yang dibenarkan oleh Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dan Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso.
Instruksi itu menuai kecaman karena dianggap melegalisasi serangkaian tindakan represif aparat keamanan terhadap sejumlah individu dan kegiatan hanya karena dicurigai berbau paham komunis. Rabu lalu, misalnya, Kepolisian Resor Grobogan, Jawa Tengah, menyita sejumlah buku sejarah dan buku tentang tokoh PKI.
Johan menjelaskan, arahan Presiden Joko Widodo bermula dari adanya pengaduan tokoh masyarakat dan agama yang khawatir terhadap kebangkitan PKI. Presiden kemudian meminta aparat menjalankan TAP MPRS Nomor XXV/1966. "Namun rupanya ada kelompok yang menganggap sikap aparat berlebihan saat melakukan pelarangan," kata Johan. "Kami kira Panglima TNI dan Kapolri bisa menerjemahkan itu dengan baik."
Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Suparman Marzuki, khawatir fobia kebangkitan komunisme justru akan mengulang peristiwa pelanggaran HAM selepas peristiwa 30 September 1965. "Kesalahan sikap pemerintah bisa menimbulkan konflik horizontal dan kecaman baru dari dunia internasional," kata Suparman, yang juga bekas Ketua Komisi Yudisial itu.
Adapun Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Siddiq berharap TNI dan kepolisian tak reaktif menanggapi isu komunisme yang beredar akhir-akhir ini. Apalagi sampai menangkap seseorang hanya karena mengenakan atribut berlambang palu dan arit. "Ini era terbuka," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu, kemarin.
Perintah Presiden Jokowi ini memang belum langsung terlihat hasilnya. Sebab, gerakan mewaspadai penyebaran paham komunis oleh institusi keamanan telah menyebar ke daerah. Kepolisian RI, TNI, dan BIN terus mengendus kegiatan yang berbau komunisme.
"Jangankan gerakan, hal sekecil apa pun kami tindak," kata Kepala Penerangan Komando Daerah Militer III Siliwangi Letnan Kolonel Desi Ariyanto, kemarin. Sebaliknya, sejumlah lembaga pegiat demokrasi menyatakan sikapnya bakal melawan segala bentuk pengebirian hak asasi manusia.
ADITYA BUDIMAN | DEWI SUCI | FRANSISCO ROSARIANS | ISTMAN M.P | IQBAL T. LAZUARDI | AGOENG
Berita terkait
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024
1 jam lalu
Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.
Baca SelengkapnyaRagam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
3 jam lalu
Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.
Baca SelengkapnyaJokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh
10 jam lalu
Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.
Baca SelengkapnyaJokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan
11 jam lalu
Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.
Baca SelengkapnyaNadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar
11 jam lalu
Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit
11 jam lalu
Presiden Jokowi menyebut Indonesia memiliki peluang pasar yang besar untuk mengembangkan ekosistem kendaraan motor listrik. Begini penjelasannya.
Baca SelengkapnyaJokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali
12 jam lalu
Jokowi merespons positif wacana Presidential Club yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh
12 jam lalu
Jokowi menegaskan susunan kabinet pada pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif Presiden Terpilih dalam hal ini Prabowo
Baca SelengkapnyaWarga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow
14 jam lalu
Kementerian PUPR bakal merelokasi merelokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara.
Baca SelengkapnyaPrabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya
14 jam lalu
Prabowo disebut akan membentuk Presidential Club yang menjadi wadah pertemuan mantan presiden.
Baca Selengkapnya