TEMPO.CO, Jakarta - Setelah Partai Hanura, giliran Partai NasDem mengungkap adanya suap pengembang reklamasi di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Suap tak hanya dinikmati M. Sanusi, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, akhir Maret lalu.
Nilai suap untuk pengesahan Peraturan Daerah Tata Ruang Pantai Utara Jakarta pada 6 April lalu itu sebesar Rp 50 juta per anggota. “Itu baru uang muka,” kata anggota Fraksi Partai Hanura, Muhammad Guntur, Ahad 19 Juni 2016.
Menurut Guntur, ada beberapa anggota Dewan yang menerima lebih dari Rp 200 juta. Uang itu dibagikan oleh ketua fraksi masing-masing. Di Hanura, sang pembagi adalah Muhammad Sangaji alias Ongen. Ia terdeteksi pernah bertemu dengan Sugianto Kusuma, pemilik Agung Sedayu Group, bersama pemimpin DPRD lainnya.
Di Hanura, tutur Guntur, ada tiga orang yang menerima suap reklamasi lewat Ongen, yakni Syarifuddin, Ruslan Amsyari, dan satu politikus lainnya. “Tidak ada cerita seperti itu,” kata Syarifuddin. “Alhamdulillah kalau dapat. Rokok sebungkus saja tidak ada,” ujar Ruslan. Adapun Ongen pernah membantah tudingan menjadi perantara suap tersebut.
Saat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Guntur juga ditanya soal surat yang ditulis Subandi, anggota Fraksi NasDem, untuk pimpinan partai. Dalam surat lima lembar itu, ia bercerita bagaimana Ketua Fraksi Hanura Bestari Barus membagikan uang reklamasi. Sementara anggota lainnya diberi uang Rp 30 juta, Bestari meneruskannya sebesar Rp 30 juta dan memotongnya untuk kas partai Rp 5 juta.
Subandi mengaku memang membuat surat itu dan mengirimnya ke pimpinan Partai NasDem. Namun ia menyangkal surat tersebut ada sangkut-pautnya dengan kasus suap reklamasi. Ia mengatakan surat itu membahas sepak terjang Bestari dalam memainkan Anggaran pendapatan dan belanja daerah serta meminta proyek dengan memanfaatkan kedekatannya dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.
Selain itu, Subandi mengatakan tak menerima satu sen pun uang suap reklamasi karena tak akur dengan Bestari. “Bukan soal reklamasi,” ujarnya. Namun Guntur hakulyakin surat yang dikirim Subandi itu terkait dengan suap reklamasi karena ia ditanya penyidik soal itu.
Adapun Bestari membantah tudingan membagikan uang suap reklamasi. “Bulan puasa jangan bergosip,” kata dia.
ERWAN HERMAWAN
Berita lainnya:
Nama Yusuf Mansur Mencuat dalam Survei Pilgub DKI
Kalau Teman Ahok Dapat Rp 30 Miliar, Kami...
Soal Dukungan Golkar, Ahok Ngaku Sudah Prediksi Sebelumnya
Berita terkait
Koalisi Prabowo Rangkul PKB dan Partai Nasdem Bahayakan Demokrasi
7 hari lalu
Upaya Koalisi Prabowo merangkul rival politiknya dalam pemilihan presiden seperti PKB dan Partai Nasdem, berbahaya bagi demokrasi.
Baca SelengkapnyaSyahrul Yasin Limpo Ogah Komentar Soal Aliran Dana Rp 40,1 Juta ke Partai NasDem
44 hari lalu
JPU KPK dalam dakwaannya menyatakan bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menggunakan uang sebesar Rp 40.123.500 untuk kepentingan NasDem.
Baca SelengkapnyaIstilah Efek Ekor Jas dalam Pemilu, Bagaimana Terjadi Anomali di Pemilu 2024?
45 hari lalu
Dalam konteks Pemilu, efek ekor jas mengacu ke bagaimana keputusan pemilih pada satu posisi pemilihan bisa pengaruhi hasil dari posisi pemilihan lain.
Baca SelengkapnyaKetua NasDem Malaysia Balik Menuding PPLN Kuala Lumpur Lobi Partai Politik untuk Menambah Pemilih KSK
45 hari lalu
Ketua Partai NasDem Malaysia Tengku Adnan mengatakan usulan menambah jumlah pemilih Kotak Suara Keliling atau KSK datang dari PPLN Kuala Lumpur.
Baca SelengkapnyaNasdem Tunggu Instruksi Surya Paloh untuk Gulirkan Hak Angket
57 hari lalu
Fraksi Partai Nasdem belum mendapatkan instruksi dari Ketua Umum Surya Paloh untuk menandatangani persetujuan hak angket.
Baca SelengkapnyaDinamika Politik Setelah Surya Paloh Diundang Presiden Jokowi pada Pekan Lalu
26 Februari 2024
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pertemuan Jokowi dan Surya Paloh bukan sekadar silaturahmi biasa.
Baca SelengkapnyaPrediksi Pertarungan Suara Partai di DPR yang Pro dan Kontra Hak Angket Pilpres 2024
22 Februari 2024
Jika DPR tidak siap untuk menggunakan hak angket dugaan kecurangan, capres Ganjar Pranowo akan mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan Sebut Komitmennya Terhadap Lingkungan Sudah Sejak Kuliah
23 November 2023
Anies Baswedan menyatakan dirinya sudah berkecimpung dengan isu soal lingkungan sejak masih berkuliah.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Profil Arief Prasetyo Adi, Kereta Suite Class Compartment hingga Harga Pangan yang Mulai Naik
7 Oktober 2023
Berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Jumat malam, 6 Oktober 2023 dimulai dengan profil Arief Prasetyo Adi yang ditunjuk Jokowi jadi Plt Mentan.
Baca SelengkapnyaAkhir Perjalanan Syahrul Yasin Limpo dari Hilang Kontak hingga Tiba di Indonesia
5 Oktober 2023
Setelah sempat hilang kontak di luar negeri, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo akhirnya tiba di Indonesia pada Rabu malam. Ini yang terjadi.
Baca Selengkapnya