TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengabaikan putusan Pengadilan Rakyat Internasional (International People's Tribunal/IPT) 1965 tentang pelanggaran hak asasi manusia pasca-peristiwa 1965 dengan dalih pengadilan tersebut tak memiliki landasan hukum. Namun Koordinator Mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Nur Kholis, mengungkapkan hingga saat ini pemerintah juga tak kunjung menentukan cara untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut.
Nur Kholis mengatakan, dorongan agar pemerintah segera melakukan rekonsiliasi telah bermunculan. Dia mencontohkan hasil simposium "Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" di Jakarta, April lalu. "Semua tinggal menunggu rekonsiliasi resmi dari pemerintah," kata dia, Kamis 21 Juli 2016.
Menurut Nur Kholis, pertemuan antarlembaga mengenai mekanisme rekonsiliasi juga tak pernah menemukan titik temu soal periode tragedi, penentuan korban, bentuk rehabilitasi, dan cara pengungkapan fakta. "Padahal rekonsiliasi tak mungkin terjadi kalau tak ada pengungkapan fakta," kata dia. Di sisi lain, dia menilai penyelesaian lewat jalur hukum juga tak ada kepastian karena, hingga kini, Kejaksaan Agung tak menunjukkan indikasi bakal meningkatkan status berkas penyelidikan Komnas HAM ke tahap penyidikan.
Tragedi 1965 kembali mencuat setelah Rabu lalu majelis hakim IPT 1965 mempublikasikan laporan final mereka setelah sempat bersidang pada awal November 2015. Indonesia dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia setelah tewasnya enam orang jenderal dan seorang letnan di Jakarta pada 30 September 1965. Majelis yang dipimpin Zakeria Yacoob, mantan hakim Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan, itu merekomendasikan agar pemerintah Indonesia meminta maaf, memberikan kompensasi kepada korban dan keluarganya, serta mengadili para pelaku.
Pemerintah menganggap putusan tersebut bukan produk hukum. "Itu tak ada dalam mekanisme hukum nasional maupun internasional," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, kemarin. Meski demikian, Arrmanatha menilai IPT 1965 tak dilarang sebagai bagian dari kebebasan menyatakan pendapat.
Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Mulfachri Harahap, menganggap putusan IPT 1965 sebagai teguran bagi pemerintah agar serius menyelesaikan kasus ini. Adapun anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mendesak pemerintah segera melakukan rekonsiliasi. "Masyarakat sudah menunggu," kata Masinton.
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Arminsyah enggan berkomentar tentang nasib berkas penyelidikan Komnas HAM. "Kami koordinasi membahas kasusnya, terutama cara menilai alat buktinya," kata dia, kemarin.
Tapi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menampik tudingan bahwa pemerintah tak serius menyelesaikan kasus 1965. Dia bahkan mengklaim telah menyodorkan dua rekomendasi hasil dua simposium berbeda, yang digelar pada April dan Juni lalu, kepada Presiden Joko Widodo.
Menurut dia, pemerintah sudah membentuk tim untuk mengecek sejumlah lokasi yang ditengarai sebagai kuburan massal pasca-peristiwa 1965. Dia berharap tim segera menyelesaikan laporannya. "Mudah-mudahan pekan depan atau awal bulan depan," kata Luhut.
AGOENG | FRANSISCO ROSARIANS | YOHANES PASKALIS | AHMAD FAIZ | HUSSEIN ABRI DONGORAN
Berita lainnya:
Jokowi Minta Diskresi Tak Dipidana, Begini Reaksi Polri
Beredar Tiket Raffi & Ayu Ting Ting, Manajemen Buka Suara
PDIP Akan Umumkan Nama Calon Gubernur Jakarta, Begini Reaksi Ahok
