TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 7,1 juta warga Jakarta akan memilih gubernur dan wakilnya, Rabu 15 Februari 2017. Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, serta Anies Baswedan-Sandiaga Uno telah berkampanye selama tiga setengah bulan untuk merebut hati masyarakat. Kini giliran warga Jakarta menentukan siapa yang diinginkan memimpin provinsi yang merupakan ibu kota negara ini.

Pada hari yang sama, pilkada juga akan berlangsung di tujuh provinsi lain: Aceh, Bangka Belitung, Banteng, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Namun laga politik di Jakarta lebih kuat menarik perhatian masyarakat sebangsa.

Baca juga: Debat Terakhir Pilkada DKI Jadi Penentu buat Pemilih Bimbang

Provinsi ibu kota ini memang istimewa. Kekayaannya berlimpah, tantangannya bejibun. Pasangan mana pun yang menang akan mengelola anggaran daerah superjumbo, yang tahun ini diproyeksikan sebesar Rp 62,47 triliun. Mereka memperoleh pelbagai tunjangan dan fasilitas bernilai puluhan miliar rupiah per tahun. Tapi, di balik itu, mereka menghadapi tantangan yang tak kecil: banjir, pengangguran, warga miskin kota, kemacetan, indeks partisipasi pendidikan yang buruk di beberapa wilayah, dan keragaman yang bisa memunculkan konflik sewaktu-waktu.

--------

Pendapatan

Gaji kecil, ini yang besar.

Gubernur

Gaji: Rp 3,2 juta

Tunjangan jabatan: Rp 5,4 juta

Biaya penunjang operasional: 60% x (0,13% Pendapatan Asli Daerah)

Wakil Gubernur

Gaji: Rp 2,6 juta

Tunjangan jabatan: Rp 4,3 juta

Biaya penunjang operasional: 40% x (0,13% Pendapatan Asli Daerah)

“Berapa biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur DKI?

PAD Jakarta 2016: Rp 37,43 triliun

Biaya penunjang operasional: 0,13% PAD = Rp 48,66 miliar

Total biaya operasional gubernur: Rp 29,20 miliar per tahun

Total biaya operasional wakil gubernur: Rp 19,46 per tahun

Lainnya

Rumah dinas beserta perlengkapan dan pemeliharaannya.

Mobil dinas.

Biaya rumah tangga.

Pembelian inventaris rumah dinas.

Perawatan rumah dinas.

Pemeliharaan kendaraan dinas.

Kesehatan.

Perjalanan dinas.

Pakaian dinas.

----------

Kewenangan Khusus

- Mengangkat dan memberhentikan wali kota-wakil wali kota serta bupati-wakil bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Hak protokoler untuk mendampingi presiden dalam acara kenegaraan.

- Mengepalai 25 badan usaha milik daerah (BUMD) dan merombak direksinya. Berikut ini BUMD Jakarta:

PT Pembangunan Jaya Ancol (Tbk)

PT Pembangunan Jaya

PT Jakarta Tourisindo

Bank DKI

PAM Jaya

PT Food Station Tjipinang Jaya

PT Jakarta International Expo

PT Graha Sahari Surjaya

PT Delta Jakarta

PT Jamkrida Jakarta

PT Transportasi Jakarta

PT Pakuan Internasional

PT Kawasan Berikat Nusantara

PT Ratax Armada

PD Dharma Jaya

PT Rumah Sakit Haji Jakarta

PD PAL Jaya

PT Cemani Toka

PT Jakarta Propertindo (asetnya sekitar Rp 9 triliun, belum diaudit)

PD Pasar Jaya

PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung

PT Asuransi Bangun Askrida

PD Pembangunan Sarana Jaya

BP Taman Hiburan Rakyat Lokasari

PT Mass Rapid Transit Jakarta

----------

Tantangan

Gubernur Jakarta terpilih akan memimpin 10.075.300 penduduk (data 2014).

Laki-laki = 5.069.900 jiwa

Perempuan = 5.005.400 jiwa

Sebagiannya di bawah garis kemiskinan atau menganggur.

2016

(jumlah kelompok ekonomi menengah dan orang kaya beum dapat bos)

Jumlah penduduk miskin = 412.790 jiwa.

Di garis kemiskinan = 459.560 jiwa.

Angkatan kerja 5,31 juta orang

Penganggur 306.230 ribu orang atau 5,77 persen

Target Perekonomian 2017

Gubernur terpilih ditantang untuk meneruskan pertumbuhan ekonomi Jakarta yang pada 2016 sekitar 25 kali pendapatan Papua. Pertumbuhan ekonomi Jakarta juga selalu di atas rata-rata pertumbuhan nasional.

2016

Pendapatan daerah Jakarta: Rp 59 triliun

Pendapatan asli daerah: Rp 39,3 triliun

Pertumbuhan ekonomi: 5,9-6,3 persen

Inflasi: 4-4,9 persen

2017

Pendapatan daerah Jakarta: Rp 62,47 triliun

Pendapatan asli daerah: Rp 41,49 triliun

Pertumbuhan ekonomi: 6,4-6,8 persen

Inflasi : 4-5 persen

-----

Pendidikan

Angka partisipasi murni pendidikan sekolah menengah atas dan sederajat di Jakarta Utara dan Jakarta Barat pada 2016 masih di bawah rata-rata nasional.

Nasional: 59,10 persen

Rata-rata DKI Jakarta: 67,91 persen

Kepulauan Seribu: 63,25 persen
Jakarta Timur: 80,83
Jakarta Pusat: 65,85 persen
Jakarta Selatan: 75,71 persen
Jakarta Utara: 51,79 persen
Jakarta Barat: 57,42 persen

--------------

Tren Realisasi Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Berbanding Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Tahun | Nasional | DKI Jakarta

2012 | 6,2 persen | 6,5 persen

2013 | 5,78 persen | 6,11 persen

2014 | 5,02 persen | 5,91 persen

2015 | 4,79 persen | 5,88 persen

Triwulan III 2016 | 5,02 persen | 5,75 persen

-----------------

Sumber: Bappeda DKI | Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jakarta.go.id | BPS DKI | Riset | Wawancara |

GANGSAR PARIKESIT

Simak juga: Pengacara Ahok Protes Cuitan Menteri Agama