Siapa Arif, Ipar Presiden Jokowi yang Muncul dalam Dakwaan Kasus Korupsi

Reporter

Editor

Senin, 20 Februari 2017 07:45 WIB

Arif Budi Sulistyo. Barecore.org

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan penyebutan adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo, dalam dakwaan perkara suap pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Handang Soekarno. Namun, menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, komisi antikorupsi belum akan mengambil langkah lebih lanjut. “Perannya belum detail," kata dia di Jakarta, Minggu 19 Februari 2017.

Nama Arif tercantum dalam surat dakwaan Ramapanicker Rajamohan Nair, Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP). Rajamohan didakwa menyuap Handang Rp 1,9 miliar—dari janji total Rp 6 miliar—guna menghapus tunggakan pajak Rp 76 miliar lebih di perusahaannya. Keduanya ditangkap komisi antikorupsi di rumah Rajamohan pada 21 November 2016.

Pada September 2016, EKP mengajukan permohonan pengampunan pajak, tapi ditolak karena masih memiliki tunggakan. Rajamohan berusaha meminta bantuan sejumlah pejabat Ditjen Pajak, antara lain Kepala Kantor Wilayah Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv, guna menyelesaikan masalah itu.

Pada 22 September, di tengah persoalan itu, Haniv bertemu dengan Handang. Di situ ia menyampaikan permintaan Arif untuk menemui Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi. Tak menunggu lama, Arif dan Handang menemui Ken keesokan harinya.

Dua pekan kemudian, Arif menghubungi Rajamohan untuk menanyakan perkembangan urusan pajak EKP. Sambil menjawab masih menunggu jawaban dari Haniv, Rajamohan mengirim foto dokumen pajak ke Arif, yang segera diteruskan ke Handang. Segera setelah itu, pengurusan pajak EKP bergulir mulus, hingga akhirnya Rajamohan dan Handang ditangkap komisi antikorupsi.

Tempo beberapa kali mendatangi rumah Arif di Solo untuk meminta konfirmasi. Namun seseorang dari dalam rumah menyatakan Arif sedang pergi umrah. Kamis, 17 Februari 2017, Presiden Jokowi menanggapi dugaan keterlibatan suami adiknya itu. “Silakan diproses hukum,” kata dia.

Ken tak menjawab telepon permintaan konfirmasi. Juru bicara Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama, mengatakan tak ingin menanggapi proses hukum. “Konsentrasi Pak Ken pada tax amnesty,” ucapnya.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan Arif bisa dipanggil ke sidang jika diperlukan untuk pembuktian pidana terdakwa. Ia juga menyatakan KPK sedang bekerja membuktikan peran Arif. "KPK akan buktikan perannya, yang diduga mitra bisnis terdakwa dan kenal pejabat Direktorat Jenderal Pajak,” kata dia.

Suasana rumah Arif di Jalan Plered Dalam VI, Kampung Gayamsari, Kelurahan Banyuanyar, Kecematan Banjarsari, Kota Surakarta, tampak sepi dan tertutup rapat, pada Minggu, 19 Februari 2017. Arif menikahi Titik Relawati, adik bungsu Jokowi yang merupakan anak pasangan Noto Mihardjo-Sudjiatmi. Jokowi sulung dari empat bersaudara.

Seorang tetangga mengatakan rumah Arif yang berada di samping Masjid Baiturrohman itu memang sepi sejak sepekan terakhir. “Saya dengar umrah bersama keluarganya,” kata tetangga itu. Menurut dia, Arif sering salat magrib berjemaah di masjid di kompleks perumahan itu. “Namun beberapa hari terakhir tidak kelihatan,” kata pria yang irit bicara itu.

Rumah Arif berdekatan dengan rumah pribadi Jokowi, juga rumah Sudjiatmi, ibunda Jokowi. Tembok halaman belakang rumah Jokowi juga sekaligus tembok belakang rumah Sudjiatmi. Berdasarkan pantauan Tempo, tidak terlihat penjagaan apa pun di area rumah Arif.

MITRA TARIGAN | DANANG FIRMANTO | MAYA AYU PUSPITASARI | PUTRI ADITYOWATI | AHMAD RAFIQ

Berita lainnya:

Pembunuhan Kim Jong-nam, 12 Fakta Penting Ihwal Siti Aisyah

Ke Senayan City, Jokowi Beli Buku tentang Soekarno dan Hatta

Imigrasi Tembagapura: Pekerja Asing Mulai Tinggalkan Freeport

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

7 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

7 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

9 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

11 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

13 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

13 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

14 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

17 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

17 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

18 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya