TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan mengecek rencana PT Freeport Indonesia merumahkan ribuan pekerjanya. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri akan terbang ke lokasi tambang Freeport di Papua, hari ini Sabtu 25 Februari 2017 atau Minggu, 26 Februari 2017. “Pak Hanif mau ke sana," kata Luhut seusai rapat di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 24 Februari 2017.

Adapun masalah perizinan tambang, Luhut menjelaskan, hal itu diserahkan sepenuhnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan. Menurut dia, negosiasi antara Freeport dan pemerintah terus berjalan meski keduanya tetap saling mempertahankan argumen. Karena itu, Luhut tak bisa menjelaskan perkembangan proses perundingan.

Menteri Hanif mengatakan, pemerintah siap memberikan segala bantuan yang diperlukan pegawai. Tapi, ia menilai, perusahaan terkesan menggoreng isu pemutusan hubungan kerja dalam bernegosiasi. "Ingat, PHK itu tak bisa dilakukan seenaknya, ada undang-undang yang melindungi,” dia menegaskan.

Sebelumnya, President dan CEO Freeport-McMoRan Inc, Richard C. Adkerson, mengatakan larangan ekspor menyebabkan perusahaan mengurangi produksi. Izin ekspor konsentrat tembaga, emas, dan perak produksi Freeport berakhir pada 12 Januari lalu.

Dampaknya, kata Richard, sejumlah pekerja tidak lagi dibutuhkan. Ia tak menyebutkan jumlah pasti pekerja yang diberhentikan. Ia hanya mengatakan pemecatan tak hanya menimpa warga Indonesia, tapi juga ekspatriat.

Hanif mengaku telah menerima laporan sementara tentang rencana pemecatan pekerja secara besar-besaran itu. Berdasarkan laporan manajemen Freeport kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika, hingga Kamis lalu perusahaan telah mengurangi sebanyak 1.087 karyawan.

Hanif akan tetap memverifikasinya di lapangan. “Saya besok juga akan ketemu dengan serikat pekerja di sana untuk bicara mengenai hal itu.” Hanif akan meyakinkan pekerja bahwa kebijakan pemerintah terhadap Freeport pada dasarnya untuk mengembalikan proses berusaha di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hanif menegaskan, PHK tidak bisa dilakukan sesuka hati. Sesuai dengan peraturan, rencana itu harus dibicarakan juga dengan serikat pekerja. “Kami minta Freeport membuka ruang bagi teman-teman serikat pekerja untuk berbicara. Tapi jangan dikaitkan dengan kebijakan pemerintah.”

Anggota Tim Advokasi Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan SPSI PT Freeport Indonesia, Tri Puspita, mengatakan timnya siap memberikan informasi situasi pemecatan pekerja kepada Menteri Hanif. “Tim sudah bertemu Menaker. Intinya, kami minta kepastian nasib pegawai yang dipecat,” kata Tri kepada Tempo, kemarin.

ANDI IBNU | GHOIDA RAHMAH | DESTRIANITA | VINDRY FLORENTIN

Berita lainnya:
Bos Kebab Baba Rafi Dilaporkan Mantan Istri ke Polisi
Ahok Siapkan Apartemen Harga Kos di Dekat Stasiun LRT
Rizieq Shihab Ajukan Saksi Ahli: Yusril Ihza dan Mahfud MD