Menjelang Putaran 2 Pilkada DKI, Politik Uang Merajalela

Reporter

Editor

Selasa, 18 April 2017 07:07 WIB

Sejumlah warga berpartisipasi dalam simulasi pengawasan berbasis teknologi untuk Pilkada serentak 2017 di kantor Bawaslu, Jakarta, 8 Februari 2017. TEMPO/Ilham Fikri.

TEMPO.CO, Jakarta- Badan Pengawas Pemilu menemukan indikasi politik uang oleh tim pasangan inkumben Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat. Sedangkan lawan mereka, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno, disebutkan melakukan kampanye hitam.


Pengawas menerima laporan dari setidaknya tujuh tempat penyimpanan bahan pokok milik tim pasangan nomor urut dua yang hendak dibagikan ke pemilih sejak Ahad pekan 16 April 2017 lalu. Dua lokasi di Jakarta Selatan, dua di Jakarta Barat, dan masing-masing satu di Jakarta Utara, Jakarta Timur, serta Kepulauan Seribu. “Akan kami klarifikasi lebih lanjut," ujar Mimah Susanti, ketua lembaga itu, Senin 17 April 2017.


Baca: Cegah Massa ke Jakarta, Polisi Perketat Pengamanan di Brexit


Ahok mengklaim sejak dulu menolak politik uang. Karena itu, ia menyatakan tidak terlibat kegiatan tersebut. “Saya paling enggak suka bagi-bagi sembako," kata dia di Monumen Nasional. Ia meminta masyarakat melapor ke polisi atau pengawas pemilu bila menemukan kegiatan itu oleh timnya.


Tempo mengecek ke sejumlah tempat yang disebut sebagai penyimpanan bahan pokok, di antaranya satu rumah dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Penghuni rumah di Blok D IV-323, Kalibata, Jakarta Selatan, itu diduga anggota Fraksi PDIP, partai pengusung Ahok-Djarot. Tumpukan mi instan, gula pasir kemasan, dan berkarung-karung beras terlihat di dalam rumah.


Advertising
Advertising

Teguh, yang mengaku sebagai kader partai dari Banyumas, Jawa Tengah, mengatakan bertanggung jawab menjaga rumah itu. Menurut dia, distribusi bahan pokok diatur oleh orang lain yang juga berasal dari Jawa Tengah. Sayang, nomor petugas distribusi ini tak bisa dihubungi untuk dimintai konfirmasi.

Baca: Ingin Situasi Pilkada DKI Aman, Kapolda Sambangi Sejumlah Ulama


Jejak pemesanan bahan pokok tercatat di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Pedagang beras Billy Haryanto--lebih dikenal dengan panggilan “Billy Beras”--mengatakan menerima pesanan berton-ton beras dari anggota Fraksi PDIP DPR, Aria Bima. Ia merinci catatan pemesanan senilai Rp 500 juta lebih yang, menurut dia, belum dibayar. Bahan pokok lalu dibagikan ke berbagai wilayah, terutama Jakarta Timur dan Selatan, yang pada putaran pertama dimenangi Anies-Sandi.


Pemesan lain, menurut Billy, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Djan Farid yang mendukung Basuki-Djarot. Ia memesan 30 ton beras yang dikirim ke Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di depan Tempo, Billy menelepon Aria Bima dan menyatakan semua pesanan sudah dibagikan.


Dimintai konfirmasi secara terpisah, Aria Bima mengakui pernah meminta beras ke Billy. Tapi, kata dia, permintaannya tak dipenuhi pedagang beras asal Sragen, Jawa Tengah, itu. Ia menyebut Billy adalah pendukung Anies karena “Ahok merusak distribusi di Cipinang”. Djan Farid menyatakan Billy memfitnahnya, “Saya bukan pedagang, tidak jualan beras. Pilkada? Saya juga bukan calon.”

Baca: Ahok: Saya Paling Enggak Suka Kalau Ada Bagi-bagi Sembako


Hingga kemarin, belum ada laporan pembagian bahan pokok oleh tim Anies-Sandi ke pengawas. Namun, menurut anggota Badan Pengawas Pemilu Jakarta, Muhammad Jufri, pasangan ini banyak diadukan dengan tuduhan memasang spanduk provokatif. “Black campaign,” katanya.


ERWAN HERMAWAN | IRSYAN HASYIM | ARKHLAUS W | LINDA HAIRANI


Simak: Ada Video Anies Membagikan Sembako, Timses: Itu Arsip Lama

Berita terkait

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

14 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

2 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

2 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

2 hari lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

2 hari lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

4 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

4 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

6 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

8 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

9 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya