Usai Lebaran, 68 Ribu Pendatang Baru Bakal Padati Jakarta

Reporter

Editor

Jumat, 30 Juni 2017 15:45 WIB

Pemudik mulai berdatangan usai pulang dari kampung halamannya di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, 29 Juni 2017. Arus balik di terminal tersebut mulai ramai dan diperkirakan akan terus meningkat hingga puncaknya pada Sabtu (1/7). ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, Edison Sianturi, memprediksi jumlah pendatang baru dari luar Jakarta pasca-Lebaran mencapai 68 ribu orang. Pendatang baru, kata Edison, biasanya masuk secara bertahap seiring dengan arus balik. "Kemungkinan sekitar segitu. Enggak sampai 100 ribu," ujar Edison saat dihubungi Tempo.

Menurut Edison, angka pendatang baru itu tak akan jauh berbeda dengan jumlah pada tahun lalu, yang mencapai 68.763 orang. Sebab, kata dia, pembangunan kini tak hanya berpusat di Jakarta, tapi juga di kota besar lainnya seperti Surabaya dan Bandung. "Ini memang sudah jadi konsekuensi kota-kota besar, diserbu pendatang baru," ujarnya.

Pendatang baru bisa menjadi beban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jika tak ditangani. Menurut Edison, kebanyakan dari mereka datang mengadu nasib tanpa memiliki keahlian atau pengalaman kerja. Meski demikian, dia menambahkan, pemerintah DKI tak bisa menangkal warga daerah yang ingin ke Jakarta.

Dia pun mengimbau agar warga yang hendak datang ke Jakarta memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan Ibu Kota. "Jangan ke Jakarta kalau enggak punya keterampilan yang sesuai. Enggak mungkin petani datang ke Jakarta. Sawahnya di mana? Malah akan telantar nanti," kata Edison.

Selain memiliki keterampilan, setiap pendatang baru diminta melapor ke ketua rukun tetangga/rukun warga setempat untuk pencatatan administrasi.

Edison mengungkapkan, tak jarang pendatang bertahan hidup di Jakarta dengan mendirikan bangunan liar di bantaran rel kereta ataupun kali. Untuk mengantisipasi hal itu, Dinas Kependudukan akan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam menggelar operasi. Pendatang yang tinggal di lahan ilegal akan ditertibkan dan dipulangkan ke daerah asal.

Dinas Kependudukan juga bakal menggelar operasi pembinaan kependudukan mulai H+24 Lebaran. Operasi ini akan dilakukan terus sepanjang tahun. Sebab, kata Edison, warga daerah tak datang dalam waktu bersamaan. "Kalau pendatang baru itu sulit, karena datangnya kan enggak sekaligus," kata dia.

Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mengatakan operasi kependudukan ini dilakukan untuk mendata pendatang baru. Pemerintah DKI akan memberikan kartu tanda penduduk bagi mereka dengan beberapa syarat, misalnya mengantongi surat mutasi dari daerah asal serta memiliki tempat tinggal dan pekerjaan. Jika syarat terpenuhi, mereka akan diberi kemudahan dalam perizinan untuk mendapatkan KTP. "Dipantau dengan melibatkan RT, RW, dan kelurahan," kata Djarot.

Djarot berharap jumlah pendatang berkurang lantaran Jakarta sudah sangat padat. "Silakan datang ke sini, tapi yang punya keterampilan, sehingga di Jakarta tidak menjadi penganggur," ucapnya.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Jupan Royter, mengatakan pihaknya telah menggelar operasi di terminal-terminal bus. Menurut dia, di sana banyak pendatang baru yang kebingungan dan tak tahu arah tujuan. "Mereka bingung harus ke mana. Khawatir mereka ditipu. Harus waspada," ujar dia.

DEVY ERNIS | FRISKI RIANA

Berita lainnya:
Jokowi Menjamu Obama Makan Siang di Resto Ini

NASA Disebut Tangkap Foto UFO di Mars, Ada Alien?

Ini Menu Makan Siang Obama Senilai 4 Juta di Resto Bumi Langit

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

16 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

52 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Kritik Anies Baswedan yang Tak Gelar Operasi Yustisi

16 Mei 2022

Politikus PDIP Kritik Anies Baswedan yang Tak Gelar Operasi Yustisi

Politikus PDIP Hardiyanto Kenneth menilai tak ada operasi yustisi bisa menimbulkan masalah sosial di DKI Jakarta

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.

Baca Selengkapnya