TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan telah menyerahkan hasil evaluasi akuntabilitas kementerian dan lembaga negara kepada Presiden Joko Widodo. Rapor seluruh kementerian itu diserahkan Februari lalu. “Apakah digunakan sebagai dasar reshuffle, saya enggak tahu,” kata Asman.

Evaluasi akuntabilitas kementerian dilakukan setiap tahun. Indikatornya adalah penerapan program kerja, dokumentasi target tujuan, dan pencapaian organisasi. Hasilnya, kata Asman, ada empat kementerian dan lembaga yang mendapat nilai terendah, yaitu D, serta tiga kementerian dan lembaga yang mendapat nilai C. Sisanya mendapatkan nilai di atas C.

Asman menolak menyebutkan kementerian mana yang mendapat rapor merah. Alasannya, ia tidak ingin membuat gaduh di tengah isu perombakan Kabinet Kerja saat ini. Ia hanya mengatakan secara keseluruhan pencapaian kementerian tidak banyak berubah dari 2015 hingga 2016. “Masih ada yang sibuk dengan seremonial, sibuk dengan acara, tidak produktif,” kata dia.

Pada 2015, ada empat kementerian yang memperoleh nilai akuntabilitas terendah versi Kem-PAN, yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah; serta Kementerian Ketenagakerjaan. Enam bulan setelah hasil evaluasi dipublikasikan, Jokowi mengganti Menteri Desa saat itu, Marwan Jafar, dengan Eko Putro Sanjoyo.

Kabar perombakan Kabinet Kerja kembali santer. Sumber Tempo mengatakan Presiden bakal melakukan reshuffle pekan ini. Salah satu penyebabnya adalah kurang bagusnya kinerja sejumlah kementerian. Antara lain, “target pertumbuhan ekonomi yang seimbang belum tercapai,” kata dia.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, mengatakan kinerja tim ekonomi Jokowi memang kurang memuaskan. Salah satu indikasinya adalah pertumbuhan ekonomi pada 2016 yang ditargetkan bisa mencapai 7 persen ternyata hanya 5,02 persen. “Tim ekonomi harus dievaluasi secepatnya,” kata dia.

Hasil survei yang digelar Indo Barometer pada April lalu juga menyebutkan bahwa publik menganggap kinerja pemerintah di bidang ekonomi kurang prima. Sebanyak 50 persen dari 1.200 responden menilai kondisi ekonomi memburuk. “Harga sembako mahal dan sulitnya lapangan kerja menjadi keluhan responden,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari.

Kepala Staf Kantor Presiden Teten Masduki tidak mau berkomentar banyak soal reshuffle. “Saya tidak tahu,” kata dia. Namun, beberapa waktu lalu, Teten menyebutkan baru saja menyelesaikan evaluasi rutin kinerja menteri. Itu adalah evaluasi rutin setiap empat bulan untuk mengawasi pelaksanaan program-program strategis yang dicanangkan Presiden.

INDRI MAULIDAR | HUSSEIN ABRI YUSUF MUDA | ISTMAN MP