TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah politikus Golkar khawatir status tersangka Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi E-KTP akan membebani Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kasus itu bisa berpengaruh pada elektabilitas Jokowi selama menjalankan pemerintahan hingga pemilihan presiden pada 17 April 2019. Sebab, Golkar telah menjadi partai pendukung pemerintah. "Kasus ini beban, membuat elektabilitas merosot," ujar Ketua Generasi Muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, Senin, 24 Juli 2017.

Doli menyebutkan kasus E-KTP menjadi perhatian masyarakat. Musababnya, selain KPK menyebut adanya kerugian negara Rp 2,3 triliun dari Rp 5,8 triliun, proyek ini berdampak langsung pada lebih dari 100 juta orang yang memiliki KTP.

Baca: Tetapkan Setya Novanto sebagai Tersangka, KPK Siap hadapi Pra-Peradilan

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar, Akbar Tandjung, mengatakan kasus Setya Novanto akan membuat citra Golkar semakin merosot. Tak terkecuali Jokowi. "Praperadilan akan menjadi pemberitaan sehari-hari," kata Akbar yang berharap Setya bisa lolos dari kasus dugaan korupsi itu.

Seorang petinggi Golkar menyebut kasus E-KTP ini membuat resah pengurus partai dari pusat hingga daerah. Sumber di internal Golkar mengungkapkan, muncul wacana partai ini tidak lagi mendukung program Jokowi dalam pemerintahan. "Ada juga yang menyuarakan tidak mengusung Jokowi dalam pileg 2019," ujarnya. "Kalau keputusan Rapimnas dulu mengusung, ya nanti bisa diubah dalam Rapimnas lainnya."

Pada Sabtu lalu, Sekretaris Jenderal Idrus Marham membantah anggapan bahwa partainya membelot dari Jokowi. "Pencalonan Jokowi sebagai capres adalah harga mati," ujarnya. Ketua DPP Golkar Eni Saragih juga mengatakan partainya akan terus mendukung Jokowi. Komitmen itu sudah dibuktikan Golkar dengan mendukung UU Pajak, UU Pemilu, Perpu Ormas, dan menyukseskan pembangunan di daerah. "Golkar juga solid."

Baca: Demi Nama Baik DPR, Ketua DPR Setya Novanto Diminta Mundur

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Setya Novanto menggelar berbagai rapat. Seperti rapat dengan fraksi DPR dan rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Golkar. Ia juga menggelar rapat bersama Dewan Pembina Golkar dan mengumpulkan Ketua Golkar daerah. Setya pun bertemu dengan Ketua Dewan Pertimbangan Golkar, Bacharuddin Jusuf Habibie.

Seusai pertemuan dengan Habibie, Setya Novanto mengatakan, selain melaksanakan tugas negara, dia sangat serius menjalankan tugas partai, seperti bertemu dengan para senior. Ihwal langkah hukum ke depan, Setya tidak menjawabnya secara tegas. "Saya belum ada niat untuk langsung praperadilan," katanya.

HUSSEIN ABRI DONGORAN