TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan pasal batasan pencalonan presiden (presidential threshold) dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah produk yang terlahir dari proses demokrasi di Dewan Perwakilan Rakyat. Dia mempersilakan pihak yang tidak setuju mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. "Kalau masih ada yang tidak setuju, bisa ke MK. Inilah negara demokrasi dan hukum," kata Jokowi di Bekasi, Jawa Barat.

Penegasan ini disampaikan Presiden untuk menanggapi pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto setelah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Kabupaten Bogor, Kamis lalu. Menurut Prabowo, aturan presidential threshold adalah lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia.

Prabowo dan Yudhoyono bersepakat akan melawan undang-undang yang disahkan DPR pada Jumat dua pekan lalu itu. Pertemuan dua jenderal itu oleh sebagian kalangan dianggap sebagai pintu masuk terjalinnya koalisi menjelang pemilihan presiden pada 2019.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat, Johnny G. Plate, menegaskan bahwa koalisi partai koalisi Jokowi siap menghadapi gugatan UU Pemilu di MK. Menurut dia, produk hukum itu memiliki dasar yang kuat sehingga mereka optimistis tidak akan dibatalkan. “Kami meyakini argumen konstitusi pendukung ambang batas presiden valid dan kuat,” katanya.

Ihwal kemungkinan terjalin koalisi permanen Gerindra dan Demokrat hingga pemilu presiden, anggota Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat, Teuku Taufiqulhadi, ragu hal itu bisa terjadi. Menurut dia, latar belakang Prabowo dan Yudhoyono yang sama-sama tentara akan menjadi halangan koalisi tersebut akan bertahan hingga 2019. "Sulit terjadi dua-duanya militer tidak ideal untuk konteks Indonesia,” katanya. Sebelumnya, tersiar kabar bahwa pertemuan di Cikeas akan mengerucut ke pengajuan Prabowo sebagai calon presiden dan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai wakilnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily juga menegaskan bahwa selama ini Gerindra dan Demokrat terbukti susah akur. Sementara itu, partai-partai pendukung pemerintah dianggap cukup solid. “Partai pemerintah tidak merasa gentar,” katanya.

Adapun Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hendrawan Supratikno, mengatakan partai pendukung pemerintah saat ini berfokus melaksanakan program kerja yang telah disusun Jokowi. “Sekarang masih tenang-tenang saja, kok. Seperti kata Pak Jokowi, kita kerja dulu,” ujarnya. Meski begitu, partainya akan terus mengamati perkembangan politik yang bakal terjadi. “Akan kami pantau.”

NINIS CHAIRUNNISA | AVIT HIDAYAT | AGUNGS