TEMPO.CO, Jakarta- Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan bujet Rp 7,25 triliun untuk tahun anggaran 2018. Nilai itu naik 70 persen dari anggaran tahun ini, yang besarnya Rp 4,2 triliun. "Kami akan membahas lebih lanjut setelah Presiden Joko Widodo membacakan nota keuangan pada 16 Agustus,” kata Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing. Baca: Hasil Survei DPR Lembaga Terkorup, Zulkifli Hasan: Jadi Koreksi

Anton tak bersedia merinci peruntukan anggaran itu. Ia hanya menyatakan Dewan akan membahasnya segera setelah Presiden Jokowi membacakan nota keuangan. Hasilnya lalu dibawa ke Badan Anggaran DPR. “Rapat kilat semua,” katanya.

Anggaran DPR 2018 itu sudah disetujui dalam rapat paripurna pada April lalu. Saat itu, Wakil Ketua BURT DPR Hasrul Azwar yang mengajukan rancangan kerja dan anggaran sebesar Rp 7,25 triliun untuk alat kelengkapan DPR dan Sekretariat Jenderal DPR. Dari anggaran itu, Rp 4,87 triliun untuk satuan kerja Dewan dan sisanya, Rp 2,37 triliun, untuk satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR.

Alokasi anggaran satuan kerja Dewan dibagi menjadi dua, yaitu untuk pelaksanaan Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI sebesar Rp 1,16 triliun dan Program Penguatan Kelembagaan Rp 3,71 triliun. Anggaran satuan kerja Sekretariat Jenderal juga dibagi menjadi dua alokasi dana, yaitu Program Dukungan Manajemen Pelaksana Tugas Teknis Lain di Sekretariat Jenderal DPR sebesar Rp 2,32 triliun dan untuk Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan Rp 51 miliar. Baca juga: Kinerja Legislasi Buruk, DPR Sederhanakan Target di 2018 - 2019

Meski bernilai jumbo, Hasrul mengklaim jumlah usulan anggaran itu termasuk kecil. “Ini hanya sekitar 0,34 persen dari APBN 2017,” ujarnya, kemarin. Hasrul tidak berkomentar ketika ditanyai soal asal-usul rencana kenaikan anggaran DPR ini. Dia menyatakan angka itu datang dari usul Sekretariat Jenderal DPR. “BURT membahas secara umum setelah disetujui sidang paripurna, akan dibahas di Badan Anggaran,” kata Hasrul.

Sekretaris Jenderal DPR Achmad Djuned juga tidak bersedia berkomentar banyak. “Sekretariat Jenderal yang mengusulkan,” katanya. Anggota Badan Anggaran, Robbert Joppy Kardinal, mengatakan segera membahas dan meminta persetujuan pemerintah. “Kalau pemerintah tak menyetujui penuh sesuai usulan, kami akan kompromikan. Kami akan cari anggaran prioritas,” ujarnya. “Pembahasan anggaran harus selesai pada akhir Oktober.”

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Yenny Sucipto, mengatakan besarnya anggaran tak sebanding dengan hasil kinerja Dewan. “Kinerja mereka pun buruk, tapi maunya selalu lebih,” katanya.

Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center, Roy Salam, curiga para anggota DPR menaikkan anggaran tahun depan itu untuk modal ikut Pemilihan Umum 2019. “Jangan-jangan untuk persiapan kampanye,” ujarnya. “Apalagi tujuan penganggaran itu tidak transparan.” Artikel lainnya: Setya Novanto Tersangka, Siapa Pembaca Teks Proklamasi Nanti?

HUSSEIN ABRI DONGORAN