TEMPO.CO, Jakarta- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana membangun apartemen untuk tempat tinggal seluruh anggota Dewan di area Kompleks Parlemen, Senayan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan gedung yang bakal dibangun di area bekas Taman Ria Senayan itu sudah masuk dalam desain penataan kawasan kompleks parlemen. “Mungkin paket itu akan dimulai (dibangun) pada 2018,” ujar dia di kantornya, kemarin.

Menurut Fahri, Dewan sudah merencanakan pembangunan itu sejak 2015, dan hal ini telah masuk dalam program prioritas. Ketika itu anggarannya sekitar Rp 1,6 triliun dengan dana tahun jamak. Pada 2016, Dewan mendapat dana penataan sekitar Rp 564 miliar. “Sebagian dipakai untuk biaya studi perencanaan, dan bisa digunakan untuk pembangunan,” katanya.

Dana pembangunan apartemen untuk anggota Dewan dan penataan kompleks parlemen itu, ucap Fahri, dimasukkan dalam usulan anggaran Dewan pada 2018. Sejak April lalu Dewan telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 7,25 triliun atau naik 70 persen dari anggaran tahun ini yang mencapai Rp 4,2 triliun. Menurut Fahri, pemerintah baru menyetujui Rp 5,7 triliun.

Wacana pembangunan apartemen itu muncul karena rumah dinas anggota Dewan di Kalibata dianggap terlalu jauh dari Senayan. Jaraknya sekitar delapan kilometer, dengan waktu tempuh dalam kondisi normal sekitar 15 menit. Jika apartemen sudah jadi, ucap Fahri, para anggota Dewan bisa berjalan kaki ke tempat kerja.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengimbuhkan, kenaikan anggaran Dewan dan adanya dana untuk penataan kompleks parlemen dalam anggaran 2018 merupakan hal yang wajar. Menurut dia, rencana pembangunan apartemen sudah berkali-kali dibicarakan di antara anggota Dewan. “Selama ini masih wacana. Kalau terealisasi, lebih bagus,” ujarnya. Adapun jumlah unit apartemen akan disesuaikan dengan jumlah anggota Dewan.

Baca: Wah, DPR Minta Rp 7,25 Triliun untuk Tahun Anggaran 2018

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hendrawan Supratikno, mengatakan apartemen itu masuk ke rencana induk program penataan parlemen. “Untuk mempermudah ruang gerak anggota Dewan,” ujarnya. Adapun Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan, meminta pembangunan apartemen ditunda. “Negara lagi susah,” katanya.

Ditemui di Istana Negara, kemarin, Presiden Joko Widodo mengatakan belum mendengar perihal rencana peningkatan anggaran Dewan dan pembangunan apartemen. Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan usulan belanja negara baru akan dibahas seusai pembacaan nota keuangan oleh Presiden. "Nanti dilihat saja," kata Sri.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Anton Sihombing, membenarkan bahwa pembahasan usulan penambahan anggaran itu memang menunggu Presiden menyampaikan nota keuangan pada 16 Agustus mendatang.

HUSSEIN ABRI DONGORAN | AHMAD FAIZ | NINIS CHAIRUNNISA | AGUNG SEDAYU