Saksi Kunci Kasus e-KTP, Johannes Marliem Pernah Dirampok

Reporter

Editor

Senin, 14 Agustus 2017 06:11 WIB

Johannes Marliem. Facebook/Johannnes Marliem

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI memastikan pria yang tewas di North Edinburgh Avenue, Los Angeles, Amerika Serikat, adalah Johannes Marliem. “Otoritas keamanan setempat masih menginvestigasi perihal penyebab dan insiden sebelum kematian tersebut,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, kepada Tempo. Baca: Bagaimana Johannes Marliem Mengontak Tempo dan Apa Percakapannya?

Johannes Marliem dilaporkan tewas sekitar pukul 2 dinihari, Kamis lalu. Penyebab kematian salah seorang saksi kunci megakorupsi e-KTP ini masih simpang-siur: bunuh diri ataukah tertembak tim kepolisian yang mengepung rumahnya sejak Rabu sore pekan lalu. Sejumlah pemberitaan media lokal di Los Angeles menyebutkan polisi memblokade jalanan sekitar rumah Marliem, di North Edinburgh Avenue Nomor 623, setelah menerima laporan tentang adanya seorang pria bersenjata yang diduga menyandera keluarganya.

Secuil informasi penting dilaporkan LA Times, Kamis lalu. Disebutkan, sehari sebelum kejadian, agen federal menerima surat perintah penggeledahan di alamat yang sama. Zigmund Gron, seorang tetangga Marliem, juga mengungkapkan rumah tersebut sempat dibobol perampok sepekan sebelumnya. Baca juga: Johannes Marliem, Pemilik 500 GB Rekaman Korupsi E-KTP

Johannes Marliem, yang sejak akhir April rutin menghubungi Tempo, juga menginformasikan perampokan itu, Jumat dua pekan lalu. Kejadian tersebut, kata Marliem, terjadi pada siang hari oleh pelaku yang membawa senjata. “Selama 14 tahun saya di Amerika Serikat, belum pernah saya dirampok,” kata Marliem. “Hidup saya mulai terancam.”

Ketika itu Marliem menolak menjelaskan detail kejadian tersebut. “Nanti makin keruh, tunggu investigasi dulu,” ujarnya. Keruh yang dimaksudkan berkaitan dengan penyidikan megakorupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai penyedia alat perekaman biometrik automated fingerprint identification system (AFIS) merek L-1 yang dipakai pada e-KTP, Marliem terlibat sejak awal proyek senilai Rp 5,84 triliun ini dibahas pada 2010.

Juli lalu, kepada Tempo, Johannes Marliem mengungkapkan dirinya merekam seluruh pembicaraan selama empat tahun bersama sejumlah pihak yang terlibat dalam proyek ini. Kapasitas data puluhan jam rekaman suara itu mencapai 500 gigabita, yang menurut dia dapat dipakai KPK untuk menjerat para pelaku korupsi dengan kerugian negara Rp 2,3 triliun ini. Marliem pun telah dua kali dimintai keterangan oleh penyidik, yakni pada Februari di Singapura dan bulan lalu di Amerika Serikat.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, enggan berkomentar tentang kematian Marliem dan informasi perampokan yang dialaminya dua pekan lalu. “Sebaiknya tunggu dari otoritas setempat, agar peristiwanya lebih jelas,” kata Febri, kemarin. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang akhir pekan lalu mengungkapkan lembaganya sedang bekerja sama dengan otoritas keamanan di Amerika Serikat untuk mengetahui detail peristiwa sebelum dan sesudah kejadian Rabu hingga Kamis dinihari lalu.

Peneliti Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch, Aradila Caesar, mengendus ada kejanggalan pada kematian Johannes Marliem yang berbarengan dengan penyidikan kasus e-KTP. “KPK tak boleh berdiam diri terhadap insiden ini,” kata dia. Artikel lainnya: Kematian Johannes Marliem Menambah Daftar Saksi E-KTP

HUSSEIN ABRI | GHOIDA RAHMAH | INDRI MAULIDAR | ISTMAN MP | AGOENG

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

3 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

2 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

3 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

3 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya