TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah sedang menggodok aturan kota pintar (smart city) berbentuk peraturan presiden yang akan mengintegrasikan regulasi yang berbasis kementerian dan lembaga lain. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono mengatakan, regulasi ini memadukan “e-government” yang dicanangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta aturan “smart city” dari Kementerian Dalam Negeri.

Aturan tersebut juga memasukkan tentang satu data yang sedang dibahas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. “Kami targetkan dalam sebulan aturan itu sudah selesai,” kata Soni dalam diskusi bertajuk “Smart City: Menembus Batas Komunikasi, Membangun Indonesia” di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu, 23 Agustus 2017.

Baca juga: Tokoh 17 Agustus: Prasetyo Andy Mewujudkan Konsep Smart City

Smart city merupakan pengelolaan kota dan kabupaten melalui sumber daya teknologi dan komunikasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini ada 10 daerah proyek percontohan kota pintar, di antaranya Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Bandung. Jakarta dan Makassar, misalnya, sudah menerapkan kartu untuk pemberian bantuan kepada masyarakat dan beberapa pelayanan data telah terintegrasi.

Soni menargetkan, pada 2019, Indonesia sudah mencetak 100 kabupaten dan kota pintar sebagai fondasi membentuk negara cerdas. Masalahnya, kata dia, banyak daerah yang ragu dan merasa tidak yakin mengembangkan program kota pintar akibat tidak ada regulasi setingkat nasional. “Makanya perlu ada regulasi panduan norma, prosedur standar, dan sistem yang jelas perihal ini,” kata Soni.

Baca juga: Menteri Budi Karya Sebut Jakarta Sebagai Soko Guru Smart City

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel A. Pangerapan, mengatakan regulasi panduan untuk smart city diperlukan agar setiap kota tidak lagi mengembangkan sendiri-sendiri. Semuel mengatakan timnya akan menyiapkan infrastruktur, seperti layanan Internet, secara bertahap di Indonesia. “Saat ini baru sekitar 50 persen daerah yang terlayani Internet,” katanya.

MITRA TARIGAN