Berapa Gaji dan Tunjangan DPR, Ini Perincian Detailnya

Reporter

Editor

Kamis, 31 Agustus 2017 10:31 WIB

Suasana Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan V DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 18 Mei 2017. Sebanyak 324 anggota dewan tidak hadir dalam Paripurna ini. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah meminta gedung baru dan kenaikan uang kunjungan ke luar negeri, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) juga menuntut tambahan dana serap aspirasi pada 2018. Jatah dana serap aspirasi seorang anggota DPR pada 2016 sebesar Rp 105 juta setahun. Untuk tahun depan, DPR mengajukan tambahan menjadi Rp 140 juta setahun.


Alasannya, kata Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Agung Budi Santoso, kenaikan tersebut untuk menyesuaikan kebutuhan dengan inflasi. Agus mencontohkan ongkos transportasi dan harga bahan pokok yang makin melambung. “Otomatis semuanya ikut naik,” kata Agung seperti dikutip Koran Tempo edisi Kamis, 31 Agustus 2017.

Baca: DPR Minta Rp 7,25 Triliun untuk Anggaran 2018


Masalahnya, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center Roy Salam, kenaikan anggaran khususnya dana penyerapan aspirasi tidak transparan penggunaannya. “Mereka lebih banyak membangun jalan atau memberikan dana untuk proposal yang diajukan warga daerah pemilihannya,” kata Roy bertanya.


Sebenarnya seberapa besar gaji berikut tunjangan yang diterima anggota DPR? Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015 yang terbit pada 9 Juli 2015 tentang pendapatan anggota DPR yang berlaku untuk periode 2014-2019, sudah jelas. Berikut ini perinciannya.

1. Tunjangan Kehormatan
-Ketua badan/komisi DPR Rp 6.690.000
-Wakil ketua DPR Rp 6.460.000
-Anggota DPR Rp 5.580.000


2. Tunjangan Komunikasi Intensif
-Ketua badan/komisi DPR Rp 16.468.000
-Wakil ketua DPR Rp 16.009.000
-Anggota DPR Rp 15.554.000


Advertising
Advertising

3. Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan
-Ketua badan/komisi DPR Rp 5.250.000
-Wakil ketua badan/komisi DPR Rp 4.500.000
-Anggota DPR Rp 3.750.000


4. Bantuan langganan listrik dan telepon
-Listrik Rp 3,5 juta
-Telepon Rp 4,2 juta


Gaji Bulanan
(Dihitung Indonesia Budget Center berdasarkan SK Menteri Keuangan)
-Ketua DPR Rp 60,5 juta (sebelumnya Rp 51,9 juta)
-Wakil Ketua DPR Rp 59 juta (sebelumnya Rp 51,3 juta)
-Anggota DPR Rp 56,9 juta (sebelumnya Rp 50,2 juta)


Dana Reses
Sejak 2015 dana reses dianggarkan Rp 150 juta per reses. Dalam setahun ada lima kali reses. Dengan demikian, dalam lima tahun masa jabatan, anggota Dewan menerima Rp 3,75 miliar.

Dana Serap Aspirasi
Tahun ini dana serap aspirasi ditetapkan Rp 105 juta per anggota per tahun. Dewan mengusulkan tambahan dana menjadi Rp 140 juta.


HUSSEIN ABRI YUSUF MUDA DONGORAN | EVAN (PDAT)

DPR

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya