Faisal mengungkapkan semestinya pemerintah sudah harus memperkuat Bulog sejak dulu sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pangan. Selain itu, ia juga mendorong agar kedudukan Badan Pangan Nasional lebih kuat untuk mengatasi sengkarut beras ini agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap tahun.
Persaingan antara Bulog dan perusahaan swasta dalam menguasai komoditas beras di Indonesia telah lama menjadi sorotan. Said pun mengungkapkan tingginya harga beras saat ini disebabkan oleh Bulog yang hanya menyerap sedikit hasil panen petani pada tahun lalu untuk cadangan beras pemerintah (CBP). Walhasil, cadangan di gudang Bulog menipis di bawah batas aman, yakni 1,2 juta ton.
"Walaupun produksi saat itu sedang meningkat, namun Bulog kalah sama pedagang dan penggilingan atau pengusaha besar," ujar Said. Sehingga, hasil panen petani dikuasai oleh pengusaha besar tersebut. Terlebih, menurutnya, pada kuartal terakhir 2022 sudah tidak terjadi panen lagi.
Sekarang pun, kata Said, meski panen raya sudah mulai pada Februari ini, harga beras tetap tinggi karena hasil panen masih menjadi rebutan penggilingan padi maupun pedagang beras. Sementara Bulog tidak punya kekuatan untuk mengguyur pasar dalam jumlah banyak untuk mengintervensi kenaikan harga meski sudah melakukan impor.
Kepala Bagian Evaluasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Batara Siagian sebelumnya juga menyangsikan harga beras naik karena stok beras negeri tiris. Salah satu perusahaan besar yang menjadi sorotan adalah PT Wilmar Padi Indonesia (WPI). Ia mengatakan tak mungkin hasil produksi di Indonesia turun sementara Wilmar Group terus gencar berekspansi membuka pabrik baru.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas mengakui lonjakan harga beras saat ini disebabkan oleh permainan perusahaan swasta. Menurut dia, pertumbuhan perusahaan swasta yang memproduksi beras dengan teknologi tinggi semakin menjamur hingga berani mengendalikan harga beras di masyarakat.
"Mereka (swasta) menguasai dan sampai hari ini tidak ada pengendalian mereka yang merusak harga di lapangan," kata Buwas.
Selanjutnya: Komisi IV DPR RI....
