Banjir Kritik Minimnya Kenaikan Upah Minimum

Reporter

Kelompok buruh yang tergabung dalam KASBI saat menggelar aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa 17 November 2020. Aksi untuk mengingatkan kembali penolakan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja. Dalam aksi itu, mereka mengajukan empat tuntutan yakni mencabut UU Cipta Kerja, membatalkan SK Menaker soal ketiadaan kenaikan upah minimum 2021, setop represivitas aparat dan bebaskan massa aksi yang dikriminalisasi, serta gratiskan biaya pendidikan selama pandemi. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Gelombang penolakan terhadap penetapan upah minimum 2022 membesar setelah pemerintah mengumumkan bahwa proyeksi rata-rata kenaikan upah minimum provinsi pada tahun depan hanya sekitar 1,09 persen.

Penolakan ditandai dengan gelombang unjuk rasa yang dimulai pada hari ini, 17 November 2021, di daerah. Demonstrasi dilakukan untuk menuntut kenaikan upah minimum yang lebih tinggi pada 2022.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan kenaikan upah tahun depan semestinya berkisar 7-10 persen. Tuntutan itu didasari survei yang dilakukan KSPI di 10 provinsi dengan menggunakan parameter kebutuhan hidup layak sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

Menurut Said, buruh merujuk kepada beleid lama, lantaran Undang-undang Cipta Kerja hingga saat ini masih digugat di Mahkamah Konstitusi dan belum inkracht. "Karena itu KSPI dalam menghitung kenaikan upah menggunakan dalil hukum lama, UU 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal pengupahan dan PP Nomor 78 Tahun 2015 yang belum dicabut," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers, Selasa, 16 November 2021.

Kalau mau mengambil jalan tengah berlandaskan dua beleid itu, Said mengatakan kenaikan upah minimum seharusnya berada pada kisaran 5-7 persen. Karena itu, penetapan upah minimum yang berlandaskan Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tetang pengupahan itu dinilai lebih buruk dari era Orde Baru.

"Menaker lebih memberikan proteksi kepada kalangan pengusaha dan pemilik modal, dibandingkan memberi perlindungan kepada kaum pekerja atau buruh atau pegawai yang mengembalikan rezim upah murah jauh lebih buruk dari zaman Soeharto di era Orde Baru," ujar Said.

Proyeksi kenaikan rata-rata upah minimum provinsi sebelumnya disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Namun, kenaikan tersebut masih menunggu keputusan masing-masing gubernur, paling lambat 20 November 2021.






Berikut Daftar Lengkap Upah Minimum 2023 Enam Provinsi di Jawa, Jakarta Paling Rendah

3 jam lalu

Berikut Daftar Lengkap Upah Minimum 2023 Enam Provinsi di Jawa, Jakarta Paling Rendah

Pemerintah Provinsi telah mengumumkan besaran upah minimum 2023 di masing-masing wilayahnya.


Akui Sudah Kantongi Angka Usulan UMK Solo 2023, Gibran: Kita Ingin Win-Win Solution

9 jam lalu

Akui Sudah Kantongi Angka Usulan UMK Solo 2023, Gibran: Kita Ingin Win-Win Solution

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengatakan angka-angka UMK Solo mengacu pada regulasi yang ada.


Buruh Ancam Demo Besar Mulai Pekan Depan Jika Kenaikan UMP Tak Direvisi

11 jam lalu

Buruh Ancam Demo Besar Mulai Pekan Depan Jika Kenaikan UMP Tak Direvisi

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengancam akan melakukan aksi demo atas kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 di sejumlah daerah.


Ridwan Kamil Putuskan UMP 2023 Jawa Barat Naik 7,88 Persen, Pemprov: Jalan Terbaik

13 jam lalu

Ridwan Kamil Putuskan UMP 2023 Jawa Barat Naik 7,88 Persen, Pemprov: Jalan Terbaik

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerbitkan Surat Keputusan Nomor 561/Kep.752-Kesra/2022 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2023.


Buruh Tolak Kenaikan UMP, Tuntut Sebesar Angka Inflasi Plus Pertumbuhan Ekonomi

14 jam lalu

Buruh Tolak Kenaikan UMP, Tuntut Sebesar Angka Inflasi Plus Pertumbuhan Ekonomi

Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menanggapi kenaikan UMP di beberapa provinsi.


UMP Jawa Barat 2023 Resmi Ditetapkan Naik 7,88 Persen, Jadi Rp 1,98 Juta

14 jam lalu

UMP Jawa Barat 2023 Resmi Ditetapkan Naik 7,88 Persen, Jadi Rp 1,98 Juta

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar Rp1.986.670,17.


Tetapkan UMP NTB 2023 Naik 7,44 Persen, Gubernur: Sesuai dengan Kondisi Obyektif

15 jam lalu

Tetapkan UMP NTB 2023 Naik 7,44 Persen, Gubernur: Sesuai dengan Kondisi Obyektif

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar Rp2,37 juta.


Ganjar Umumkan UMP Jawa Tengah 2023 Naik 8,01 Persen jadi Rp 1,96 Juta

18 jam lalu

Ganjar Umumkan UMP Jawa Tengah 2023 Naik 8,01 Persen jadi Rp 1,96 Juta

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengumumkan Upah Minimum Provinsi atau UMP Jawa Tengah 2023 naik 8,01 persen dibanding tahun 2022.


Pengusaha Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah, Buruh Kecam Keras: Serakah

3 hari lalu

Pengusaha Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah, Buruh Kecam Keras: Serakah

Serikat buruh merespons rencana pengusaha yang akan mengambil langkah uji materiil terkait Peraturan kenaikan upah.


Minta Penerapan Kenaikan Upah Ditunda, Pengusaha Beralasan Demi Cegah PHK Massal

3 hari lalu

Minta Penerapan Kenaikan Upah Ditunda, Pengusaha Beralasan Demi Cegah PHK Massal

Pengusaha meminta agar Presiden Joko Widodo dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menunda Permenaker Nomor 18/2022 yang mengatur kenaikan upah.