Menurut Susi, impor tersebut tidak perlu dilakukan sebab masyarakat masih ada yang panen padi, bahkan hasil panennya melimpah. Susi Pudjiastuti juga meminta semua pihak termasuk Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk memberikan dukungan kepada Badan Usaha Logistik atau Bulog untuk tidak melakukan impor beras.
“Pak Presiden yth. Mohon stop impor beras, masyarakat masih ada yg panen, panen juga berlimpah. Mohon berikan dukungan kpd Pak Kabulog untk tidak melakukan impor. Juga melarang yg lain. @jokowi, @KemenBUMN, @kementan, @Kemendag,” tulis Susi sembari menyertakan tautan berita media nasional tentang Dirut Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas yang menyebut ratusan ton beras impor tak terpakai.
Saat dikonfirmasi, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal mengatakan pemberitaan soal impor beras ini bisa berdampak pada para petani yang sedang panen raya. Untuk itu, Bulog memilih sikap untuk tidak terlibat terlebih dahulu dalam rencana impor ini.
Meski demikian, ada kabar kalau Kementerian Perdagangan menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) untuk Bulog. Tapi dari informasi yang dihimpun Tempo, sejauh ini belum ada permohonan SPI yang masuk dari Bulog ke Kemendag terkait importasi ini. Hal ini pun dipastikan oleh Direktur Perdagangan Luar Negeri Kemendag Didi Sumedi.
Awaludin juga enggan merinci apakah perusahaannya sudah mengantongi SPI untuk mendatangkan 1 juta ton beras ini. Ia mengatakan Bulog sekarang sedang berkonsentasi pada penyerapan gabah petani yang sekarang sedang panen raya. "Kami fokus pada itu dulu," kata dia.
Di luar masih belum satu suaranya pemerintah soal impor beras ini, Kepala Dinas Pertanian Poso, Sulawesi Tengah, Suratno menyebutkan saat ini ada sekitar 3.000 ton beras petani saat ini tertumpuk di gudang penggilingan karena tidak terserap pasar. Beras petani tertumpuk sejak awal Februari 2021 atau saat masa panen raya pada lahan petani seluas 1.400 hektare lebih.
Kepala Cabang Perum Bulog Poso Irfan Faisal mengatakan pihaknya telah turun lapangan meninjau menyosialisasikan pembelian beras kepada pengumpul dan distributor. Bulog akan membeli beras petani sesuai peraturan harga pembelian pemerintah (HPP) senilai Rp 8.300 per kilogram di gudang penyimpanan logistik dengan kualitas medium dan kerusakan di bawah 20 persen.
