Saat diberi kesempatan di akhir, Syahrul tak mengomentari kesimpulan rapat. Salah satu keputusan rapat itu adalah Komisi IV menolak rencana importasi beras sebanyak 1 juta ton pada saat panen raya maupun saat stok negeri melimpah.
Sikap dari Komisi Pertanian DPR ini menambah panjang daftar penolakan dan kritikan terhadap impor 1 juta ton beras. Misalnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang meminta rencana impor beras diperhitungkan dengan matang. "Petani butuh perhatian agar hasil panennya betul-betul bisa terbeli, karena ongkos produksinya kemarin tidak murah," ujarnya pada Senin, 8 Maret 2021.
Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri juga mengkritik volume beras yang akan didatangkan tersebut cukup besar. "Tak ada halilintar, tak ada guruh, tiba-tiba pemerintah hendak mengimpor beras dalam jumlah cukup besar tahun ini. Satu juta ton, separuhnya untuk meningkatkan cadangan beras pemerintah (CBP) dan separuh lagi untuk memenuhi kebutuhan Bulog," ujar Faisal dalam laman pribadinya faisalbasri.com, Senin, 15 Maret 2021.
Ia lalu meminta pemerintah agar tidak mengulangi kesalahan pada tahun 2018. Kala itu, dengan tingkat produksi yang bisa dikatakan tidak buruk, lonjakan impor mengakibatkan stok yang dikuasai oleh pemerintah untuk PSO/CBP naik hampir 4 juta ton.
Sedangkan penyalurannya anjlok dari 2,7 juta ton menjadi 1,9 juta ton. Akibatnya, stok beras melonjak lebih dua kali lipat dari 0,9 juta ton pada akhir 2017 menjadi 2 juta ton pada akhir 2018.
Bulog pun, menurut dia, kewalahan mengelola stok sebanyak itu. Bahkan, hingga kini Bulog masih memiliki stok beras impor ratusan ribu ton sisa pengadaan tahun 2018. "Kualitas beras yang dikelolanya merosot, bahkan ada yang menjadi tidak layak konsumsi. Ongkos 'uang mati' pun tentu saja meningkat. Yang lebih mendasar lagi, kemampuan Bulog menyerap beras dari petani menjadi terbatas," tutur dia.
Ada juga suara penolakan dari Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Melalui akun resmi Twitter-nya @susipudjiastuti, bos Susi Air ini memohon kepada Presiden Jokowi untuk menyetop impor beras tersebut.
