Lalu pada 15 Maret 2021, dalam rapat bersama Komisi Pertanian DPR, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan pihaknya sudah mendapatkan penugasan untuk impor ini. Tapi, kata dia, Bulog masih akan memprioritaskan penyerapan stok dalam negeri terlebih dahulu karena Maret-April 2021 ada panen raya.
Sehari kemudian, Buwas justru memberi keterangan yang berbeda dengan Lutfi. Ia menyebut tidak ada sama sekali keputusan impor dalam Rakortas. Topik pembahasan hanya soal kemungkinan cuaca dan prediksi pasokan pangan.
"Hanya kebijakan dari Pak Menko (Perekonomian) dan Menteri Perdagangan yang pada akhirnya kita dikasih penugasan tiba-tiba untuk melaksanakan impor," kata Buwas dalam rapat bersama Badan Legislasi DPR, Selasa, 16 Maret 2021.
Berbeda pandangan dengan Airlangga dan Lutfi, Buwas khawatir kebijakan ini akan menyulitkan pihaknya untuk menyalurkan beras. Apalagi berkaca pada pengalaman pada keputusan pemerintah mengimpor pada 2018 silam, hingga kini masih ada beras impor yang belum tersalurkan dan saat ini kondisinya sudah turun.
Meski begitu, ia menyebutkan, Bulog siap jika tetap ditugaskan. "Kalau kami membeli sebanyak apapun kami siap, asalkan hilirnya dipakai," ujar Buwas.
Dalam rapat bersama DPR hari ini, Syahrul memang sempat dimintai sikapnya soal impor 1 juta ton beras. Ia lalu menampilkan data bahwa sampai Mei 2021, stok beras nasional diprediksi masih akan surplus 12,56 juta ton.
"Khusus beras, surplus terjadi karena pada Maret April 2021 ini memasuki panen raya," kata Syahrul dalam rapat bersama Komisi Pertanian DPR di Jakarta, Kamis, 18 Maret 2021.
Selain itu, tak ada proyeksi impor beras yang dimasukkan Syahrul dalam paparan prognosa 12 kebutuhan bahan pokok yang ditampilkannya. Tapi, hanya ada impor untuk kedelai, bawang putih, daging sapi atau kerbau, dan gula pasir.