TEMPO.CO, Jakarta - DKI Jakarta kini tengah berada dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi fase kedua. Gubernur Anies Baswedan sebelumnya memperpanjang kebijakan itu selama 14 hari sejak 3-16 Juli 2020, sedangkan fase pertama berlangsung pada 5 Juni-2 Juli 2020. "PSBB transisi masih berlangsung. 50 persen kapasitas (ruang publik) akan diteruskan 14 hari ke depan," kata Anies Baswedan dalam konferensi pers daring di Balai Kota DKI, Rabu, 1 Juli 2020. Menurut dia, penurunan skor indikator pelonggaran terjadi dari 76 menjadi 71 saat memasuki PSBB transisi.
Indikator pelonggaran kebijakan itu mengacu pada tiga kategori, yaitu data epidemiologi, kesehatan masyarakat, dan fasilitas kesehatan. Anies menyatakan di fase ketiga PSBB Jakarta skor indikator epidemiologi 75, kesehatan masyarakat 70, dan fasilitas kesehatan 100. Lalu perlahan menurun setelah menerapkan masa transisi selama satu bulan.
Memasuki PSBB transisi, skor indikator kesehatan masyarakat menjadi 54, fasilitas kesehatan 83 dan indikator epidemiologi tetap bertahan di angka 75. Indikator fasilitas kesehatan turun karena banyak tenaga medis yang sakit sehingga fasilitas kesehatan ada yang tidak beroperasi. "Kalau nanti sudah sembuh bisa 100 persen kembali," kata Anies.
Pekerja berjaga di depan sebuah toko di Lippo Mall Puri saat masa PSBB transisi di Jakarta, 4 Juli 2020. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa pengunjung pusat perbelanjaan rata-rata 20-30 persen. TEMPO/Fajar Januarta
Hingga kemarin, Kamis, 9 Juni 2020, situs corona.jakarta.go.id mencatat sudah ada 13.359 kasus positif Covid-19 di Jakarta. Dinas Kesehatan Pemprov DKI mencatat rekor penambahan pasien positif harian pada Rabu, 8 Juli 2020 sebanyak 344 orang sehari. Penambahan kasus baru terbanyak sebelumnya adalah 256 orang pada 5 Juli 2020. Sedangkan di hari lain rata-rata meningkat 150-200 kasus baru per hari.
Sejumlah pihak mengkritik Pemprov DKI Jakarta lantaran kasus Covid-19 yang terus meningkat di masa PSBB transisi. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gilbert Simanjuntak mengatakan Pemprov DKI Jakarta kurang memperhatikan masyarakat bawah sehingga terjadi lonjakan kasus positif Covid-19.