TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memblokir 5 persen anggaran kementerian/lembaga (K/L) melalui kebijakan automatic adjustment. Total anggaran yang diblokir dan mencapai Rp 50,15 triliun itu hingga kini memicu polemik karena di antaranya untuk membiayai bantuan sosial atau Bansos.
Automatic adjustment berarti penyesuaian otomatis terhadap belanja yang tidak prioritas di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Peruntukannya adalah sebagai cadangan ketika Indonesia mengalami keadaan darurat.
Kebijakan tersebut tertuang di dalam surat bernomor S-1082/MK.02/2023 yang diteken Sri Mulyani pada 29 Desember 2023. Surat tersebut menyatakan bahwa Presiden Jokowi meminta automatic adjustment diberlakukan mengingat kondisi geopolitik global. Automatic adjustment ini diambil dari dana rupiah murni.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menyatakan, kondisi geopolitik global saat ini berpotensi berefek pada perekonomian dunia. Maka dari itu, Indonesia dinilai perlu mengantisipasi risiko dan kemungkinan yang akan terjadi. Hingga akhirnya, lahirlah perintah automatic adjustment.
Dia menyebut, kebijakan ini terbukti berhasil menjaga ketahanan APBN beberapa tahun terakhir. “Telah terbukti ampuh untuk menjaga ketahanan APBN 2022 dan 2023 (ketika Covid-19),” katanya dalam keterangan tertulis pada 2 Februari 2024.
Blokir Anggaran untuk Bansos
Di tengah hiruk-pikuk kritisi bantuan sosial atau Bansos yang ditebar Jokowi ke daerah-daerah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa automatic adjustment jadi salah satu sumber pendanaan Bansos. Bansos yang dimaksud adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan. BLT tersebut disalurkan masing-masing Rp 200 ribu per penerima selama tiga bulan.
Berdasarkan APBN Tahun 2024, sebelumnya pemerintah menetapkan alokasi dana untuk program perlindungan sosial, sebesar Rp 498,6 triliun. Di dalamnya termasuk Bansos.
"Nah, nanti itu (BLT Mitigasi Risiko Pangan) tekniknya kan ada macam-macam cara. Menteri Keuangan akan menyelesaikan, salah satunya automatic adjustment," kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat pada 5 Februari 2024.
BLT Mitigasi Risiko Pangan akan disaluran mulai Januari hingga Maret. Namun, penyaluran Januari dan Februari akan dirapel alias digabungkan menjadi satu kali terima. Sri Mulyani menyebut, butuh anggaran sebesar Rp 11,25 triliun untuk memenuhi target BLT Mitigasi Risiko Pangan yang direncanakan menyasar 18,8 juta keluarga penerima manfaat. BLT Mitigasi Risiko Pangan ini menggantikan BLT El Nino, akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia (Persero) .
Atas keputusan tersebut, banyak kritik yang muncul dari publik, mulai dari pengamat hingga akademisi. Bahkan sebelum kebijakan automatic adjustment diberlakukan pun, pembagian Bansos oleh Jokowi telah memancing banyak kritikan.
Jokowi tak jarang turun gunung menyerahkan langsung Bansos kepada masyarakat di sejumlah daerah. Ia bertandang ke Serang, Labuan Bajo, Pekalongan, Banyuwangi hingga Jawa Tengah. Sikap Jokowi tersebut dituding berkaitan erat dengan upaya memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka menuju Istana Negara. Putra sulungnya itu kini berpasangan dengan Prabowo Subianto maju dalam Pilpres 2024.
Selanjutnya: Apalagi setelah Jokowi memerintahkan Sri Mulyani untuk ...
