Apalagi setelah Jokowi memerintahkan Sri Mulyani untuk membekukan anggaran dan mengalirkannya untuk Bansos, semakin kencang banjir kritikan datang. Salah satunya dari pengamat pertanian di Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori. Dia menyebut, BLT Mitigasi Risiko Pangan terlalu tiba-tiba dan sepertinya tanpa perencanaan yang matang.
Jika Airlangga tidak mengungkapkan asal muasal pendanaan BLT tersebut, kata Khudori, publik mungkin tidak akan pernah mengetahuinya. Sebab, sebelumnya nihil informasi mengenai sumber anggaran untuk BLT Mitigasi Risiko Pangan itu. Kala itu, sumber dana BLT disebut-sebut masih akan dicari.
"BLT ini muncul tiba-tiba tampak dari penjelasan Kepala BKF (Badan Kebijakan Fiskal) Kementerian Keuangan bahwa anggarannya masih akan dicari. Cara-cara seperti ini bakal mempengaruhi tata kelola APBN. Program yang sudah direncanakan jauh-jauh hari bisa terganggu, bahkan dimasukkan ke automatic adjustment, padahal bisa jadi program itu penting," katanya kepada Tempo pada Rabu, 7 Februari 2024.
Bansos yang muncul tiba-tiba tanpa perencanaan matang, menurut Khudori juga berpotensi tidak tepat sasaran. Tak hanya itu, berisiko ditunggangi oleh kepentingan tertentu, termasuk kepentingan politik.
Dia mempertanyakan apa sebenarnya urgensi dari BLT Mitigasi Risiko Pangan. Padahal, pemerintah sudah punya banyak jaring dan program perlindungan sosial serupa. "Bukanlah sudah ada sekian banyak jaring pengaman sosial reguler PKH, Program Sembako, BPJS Kesehatan untuk skema PBI, Kartu Indonesia Pintar?" ucapnya.
Menurut Khudori, sekalipun ada gejolak harga pangan, masih bisa terbantu oleh beragam Bansos dan jaring pengaman sosial tersebut. "Nama BLT Mitigasi Risiko Pangan pun bermasalah. Apakah ada risiko pangan luar biasa saat ini, sehingga perlu ada BLT dadakan?" ujar dia.
Mengingat hari pemungutan suara yang jatuh pada 14 Februari 2024, keputusan pemerintah untuk menggabungkan peyaluran BLT di awal Februari juga mendatangkan curiga. "Apa dasarnya BLT 3 bulan disalurkan semua awal Februari 2024 atau sebelum Pilpres 14 Februari 2024 apa Ada hal mendesak?"
Khudori heran dengan tindakan Jokowi yang terjun langsung membagi-bagikan Bansos. Padahal, menurut dia, kepala negara tak pernah melakukannya selama ini.
"Apakah kurang kerjaan Presiden? Bukankah membagikan Bansos itu cukup dikerjakan oleh aparat, RT/RW, kepala desa atau lurah? Karena banyak keganjilan itu, bisa dipahami jika memang ada udang di balik batu dari Bansos BLT Mitigasi Risiko Pangan ini," kata Khudori.
Selanjutnya: Kredibilitas automatic adjustment tercoreng...
