Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Membedah Janji Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud di Sektor Transportasi

image-gnews
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan (kanan), calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (tengah) dan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat capres perdana di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Debat pertama mengangkat tema soal Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan (kanan), calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (tengah) dan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat capres perdana di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Debat pertama mengangkat tema soal Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

Pekerjaan Rumah Presiden Terpilih

Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna mengatakan, presiden baru nantinya punya sejumlah pekerjaan rumah untuk membenahi sektor transportasi di Indonesia. Pertama, presiden terpilih harus menunjukkan keberpihakannya pada daerah 3T.  Menurut Yayat, ketimpangan antara barat dan timur masih sangat besar. 

Dia mengatakan bahwa di wilayah timur, bisnis transportasi terbatas oleh tingkat daya beli masyarakat yang rendah. Persoalan bahan bakar juga menjadi masalah utama di timur. “Walau harganya sama, tapi bahan bakar seperti solar itu ada pembatasan. Jadi yang menjadi masalah adalah biaya transportasi itu untuk kebutuhan konsumtif daripada produktif. “

Presiden terpilih harus mampu menurunkan biaya transportasi yang tinggi agar ketimpangan dengan wilayah barat Indonesia dapat semakin ditekan. “Selagi transportasi di timur mahal maka pola kesenjangan itu tidak akan pernah tertutupi.”

Mengenai pembangunan transportasi di daerah, Yayat juga menyebut, presiden terpilih harus melakukan pembangunan dengan memperhatikan kondisi di daerahnya, dan bukan hanya menyesuaikan dengan Jakarta. 

Ia mencontohkan pembangunan kereta api di Makassar dan Pare Pare. Setelah dibangun, kata Yayat, transportasi ini tidak terlalu banyak diminati karena kurang sesuai dengan kebutuhan daerahnya.  “Kalau misalnya mau membangun kereta api di Kalimantan maupun wilayah lain yang belum berkembang, paslon harus mempertimbangkan resikonya.”

Kedua, presiden terpilih harus memastikan adanya integrasi antar moda. Bandara, pelabuhan, stasiun, dan sebagainya harus memiliki konektivitas dengan daerah pemukiman warga. Setelah integrasi antar moda, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah integrasi tarif. Yayat menyebut, presiden terpilih harus mampu menghadirkan tarif transportasi yang murah namun secara bisnis tetap tidak rugi. 

Tiga, pekerjaan rumah selanjutnya adalah menekan inflasi yang disebabkan mahalnya biaya transportasi di daerah timur Indonesia. “Kalau misalnya tidak ada kebijakan yang jelas tentang ketimpangan ini. Wilayah timur itu tidak akan pernah berkembang dengan baik, karena tingginya biaya transportasi dan tingginya inflasi. Itu jadi pekerjaan rumah yang besar,” kata Yayat.

Empat, presiden terpilih harus memiliki inovasi dalam pembiayaan atau pendanaan pembangunan infrastruktur transportasi. Ia menyebut, saat ini anggaran di daerah untuk sektor transportasi masih minim. Bahkan, ia menyebut, satu-satunya daerah yang mampu membangun transportasi seperti Light Rail Transit atau LRT yaitu hanya DKI Jakarta. Presiden terpilih harus memikirkan strategi membangun transportasi di luar Jawa dengan pembiayaan yang tidak sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat. 

Lima, presiden terpilih harus mampu mengubah biaya logistik yang selama ini masih mahal. “Bahkan, biaya logistik di Indonesia paling mahal di ASEAN. Menurut Bank Dunia, Indonesia masuk kategori angkutan logistik mahal. Padahal infrastrukturnya sudah dibangun,” ujarnya.

Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota MTI Pusat, Aditya Dwi Laksana juga menyebut beberapa pekerjaan rumah di sektor transportasi yang harus dilakukan presiden terpilih. Pertama, presiden terpilih harus mampu membuat kebijakan yang berorientasi pada peningkatan keselamatan transportasi jalan. “Terutama dengan melihat kondisi nyata kondisi darurat kecelakaan kendaraan roda dua, serta bus dan truk angkutan umum di jalan yang berakibat pada jumlah korban jiwa usia produktif yang tinggi pada saat ini,” kata Aditya. 

Aditya juga menyebut, presiden terpilih harus mampu membuat kebijakan yang tepat untuk menyeimbangkan antara keberpihakan yang memprioritaskan pengembangan angkutan umum massal dengan penguatan industri otomotif yang justru memicu ledakan pertumbuhan dan penggunaan kendaraan bermotor di jalan.

Selain itu, kata Aditya, presiden terpilih juga harus mampu memperbaiki peringkat logistik Indonesia (Logistics Performance Index) yang saat ini menurun signifikan serta program pengurangan biaya logistik secara holistik, peningkatan efisiensi distribusi barang dan pemerataan pasar angkutan logistik yang masih didominasi oleh angkutan truk. 

Selanjutnya: Respons Kubu Anies, Prabowo, dan Ganjar...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPR Segera Bahas Revisi UU Kementerian Negara di Tingkat Panja

3 jam lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Segera Bahas Revisi UU Kementerian Negara di Tingkat Panja

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan pembahasan revisi UU Kementerian Negara akan segera dibawa ke tingkat panitia kerja.


Revisi UU Kementerian Negara di Tengah Isu Prabowo Mau Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg DPR: Kebetulan Saja

4 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
Revisi UU Kementerian Negara di Tengah Isu Prabowo Mau Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg DPR: Kebetulan Saja

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyebut pembahasan revisi UU Kementerian Negara di tengah isu penambahan menteri kabinet Prabowo cuma kebetulan.


16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

Pemerintah menetapkan 16 PSN baru pada 2024 yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sektor apa yang akan mendominasi?


DPR Mulai Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Jumlah Menteri Diusulkan Sesuai Kebutuhan Presiden

5 jam lalu

ilustrasi Gedung DPR/Tempo/Rahma Dwi Safitri
DPR Mulai Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Jumlah Menteri Diusulkan Sesuai Kebutuhan Presiden

Dalam usulan revisi itu, disebutkan bahwa jumlah kementerian diatur dalam pasal 15 UU Kementerian Negara.


Prabowo dan Gibran Temui MBZ, Ini Agenda Mereka

6 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri), Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan (tengah) dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (kanan) di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Senin (13/5/2024). (ANTARA/HO-Humas Prabowo)
Prabowo dan Gibran Temui MBZ, Ini Agenda Mereka

Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bertamu ke MBZ selaku Presiden UEA


Gerindra Bantah Revisi UU Kementerian Negara untuk Akomodasi Prabowo Tambah Jumlah Menteri

6 jam lalu

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam sambutannya di acara Silaturahmi dan Tasyakuran DPD Gerindra DKI Jakarta di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat pada Kamis, 9 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Gerindra Bantah Revisi UU Kementerian Negara untuk Akomodasi Prabowo Tambah Jumlah Menteri

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah rencana revisi UU Kementerian Negara dilakukan untuk mengakomodasi presiden terpilih Prabowo Subianto menambah jumlah menteri. "Sebenarnya begini, kalau ada revisi UU Kementerian, bukan untuk mengakomodasi jumlah menteri dalam jumlah tertentu," kata Dasco di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 14 Mei 2024.


TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

6 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

TKN Prabowo-Gibran tengah kaji kenaikan PPN menjadi 12 persen, apakah memberi manfaat atau kerugian netto terhadap perekonomian?


Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa (14/5/2024). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)
Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

Bea Cukai terus menuai kecaman publik karena dianggap berkinerja buruk. Sri Mulyani belum berhasil menangani. Kini Jokowi turun tangan.


Prabowo Terima Zayed Medal dari Presiden MBZ

8 jam lalu

Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menemui presiden Uni Emirat Arab (UEA) Yang Mulia Syeikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Senin, 13 Mei 2024. Foto Tim Media Prabowo
Prabowo Terima Zayed Medal dari Presiden MBZ

Prabowo mengapresiasi penghargaan yang diberikan UAE. Ia berterima kasih dan merasa terhormat dengan anugerah tersebut.


PDIP akan Libatkan Ganjar dalam Pilkada 2024, Ini Tugasnya

8 jam lalu

Mantan capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo saat ditemui usai peringatan hari ulang tahun relawannya Jaringan Kerja Akar Rumput Bersama Ganjar (Jangkar Baja) di Jakarta pada Jumat, 10 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
PDIP akan Libatkan Ganjar dalam Pilkada 2024, Ini Tugasnya

PDIP masih menjaring nama-nama potensial untuk Pilkada Jakarta 2024.