Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Membedah Janji Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud di Sektor Transportasi

image-gnews
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan (kanan), calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (tengah) dan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat capres perdana di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Debat pertama mengangkat tema soal Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan (kanan), calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (tengah) dan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat capres perdana di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Debat pertama mengangkat tema soal Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

Rekam Jejak Tiga Kandidat Menangani Transportasi

Djoko Setijowarno juga menyoroti rekam jejak tiga kandidat dalam menangani permasalahan transportasi. Ia menyebut, masing-masing Pasangan Capres - Cawapres sebenarnya memiliki pengalaman mengelola angkutan umum. “Anies kelola Bus Trans Jakarta, Gibran kelola Bus Batik Solo Trans, dan Ganjar kelola Bus Trans Jateng,” ujar Djoko. 

Djoko mengatakan, Anies pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta, sehingga lebih mengetahui detail permasalahan transportasi yang ada di kota-kota besar. Meski demikian, Djoko menilai, keberhasilan Anies mengelola transportasi di DKI Jakarta tak terlepas dari gubernur sebelumnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Tanpa gubernur sebelumnya, Anies enggak mungkin bisa melanjutkan, karena program transportasi itu minimal butuh waktu 5 tahun. Itu kalau berhasil, kalau gagal? Anies terpilih sudah nyaman, jalur busway 13 koridor sudah terbangun. Pedestrian zaman Ahok sudah terbangun, tinggal terusin,” kata Djoko.

Sedangkan, pada paslon nomor 2, Djoko lebih menyoroti Gibran Rakabuming Raka, karena ia menilai Prabowo tidak punya pengalaman dalam mengelola transportasi. Djoko tak menampik, transportasi di Solo memang berhasil. Namun, kata Djoko, transportasi di Solo dapat berhasil karena Dinas Perhubungan Kota Solo memang kuat. Ia menyebut, Solo adalah satu-satunya kota di Indonesia yang angkutan umumnya berbadan hukum sesuai Undang-Undang. 

Sementara itu, Djoko menilai Ganjar memiliki pengalaman yang mirip dengan Anies. Ganjar berpengalaman mengelola Bus Trans Jateng.  “Provinsi selain DKI Jakarta yang sukses itu Jawa Tengah. Bus Trans Jateng punya 7 koridor sekarang. Masyarakat cukup bayar Rp 4.000, untuk buruh pelajar hanya Rp 2.000. Program ini bisa dikembangkan ke seluruh provinsi,” ujarnya.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio juga menyoroti rekam jejak ketiga kandidat di sektor transportasi. Agus mengatakan, saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies memiliki rekam kerja di sektor transportasi yang baik, utamanya soal konektivitas. Melalui program Jaklingko, Anies mampu membenahi konektivitas transportasi di Jakarta, meski belum merata. 

“Di Jakarta, pada tahap awal dan akhir perjalanan, banyak orang tidak menggunakan angkutan umum. Sebaliknya, mereka cenderung menggunakan layanan ojol, baru angkutan umum. Jadinya biaya perjalanan tetap tinggi. Ini yang jadi pekerjaan rumah,” kata Agus.

Sementara paslon nomor 2, Agus lebih menyoroti Gibran. Menurutnya, Gibran tidak memiliki terobosan baru. Infrastruktur yang ada di Solo, kata Agus, lebih banyak peninggalan wali kota sebelumnya. “Harusnya bisa lebih bagus di Solo. Tapi sekarang Solo juga macet.”

Mengenai paslon nomor tiga, Agus menilai Ganjar memiliki rekam jejak yang baik di sektor transportasi. Ia menilai program Bus Trans Jateng yang digagas Ganjar berhasil. Meski demikian, ia menyebut, konektivitas antar daerah di Jawa Tengah masih belum optimal. 

Selanjutnya: Pekerjaan Rumah Presiden Terpilih...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPR Segera Bahas Revisi UU Kementerian Negara di Tingkat Panja

6 jam lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Segera Bahas Revisi UU Kementerian Negara di Tingkat Panja

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan pembahasan revisi UU Kementerian Negara akan segera dibawa ke tingkat panitia kerja.


Revisi UU Kementerian Negara di Tengah Isu Prabowo Mau Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg DPR: Kebetulan Saja

7 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
Revisi UU Kementerian Negara di Tengah Isu Prabowo Mau Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg DPR: Kebetulan Saja

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyebut pembahasan revisi UU Kementerian Negara di tengah isu penambahan menteri kabinet Prabowo cuma kebetulan.


16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

Pemerintah menetapkan 16 PSN baru pada 2024 yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sektor apa yang akan mendominasi?


DPR Mulai Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Jumlah Menteri Diusulkan Sesuai Kebutuhan Presiden

8 jam lalu

ilustrasi Gedung DPR/Tempo/Rahma Dwi Safitri
DPR Mulai Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Jumlah Menteri Diusulkan Sesuai Kebutuhan Presiden

Dalam usulan revisi itu, disebutkan bahwa jumlah kementerian diatur dalam pasal 15 UU Kementerian Negara.


Prabowo dan Gibran Temui MBZ, Ini Agenda Mereka

9 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri), Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan (tengah) dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (kanan) di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Senin (13/5/2024). (ANTARA/HO-Humas Prabowo)
Prabowo dan Gibran Temui MBZ, Ini Agenda Mereka

Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bertamu ke MBZ selaku Presiden UEA


Gerindra Bantah Revisi UU Kementerian Negara untuk Akomodasi Prabowo Tambah Jumlah Menteri

9 jam lalu

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam sambutannya di acara Silaturahmi dan Tasyakuran DPD Gerindra DKI Jakarta di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat pada Kamis, 9 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Gerindra Bantah Revisi UU Kementerian Negara untuk Akomodasi Prabowo Tambah Jumlah Menteri

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah rencana revisi UU Kementerian Negara dilakukan untuk mengakomodasi presiden terpilih Prabowo Subianto menambah jumlah menteri. "Sebenarnya begini, kalau ada revisi UU Kementerian, bukan untuk mengakomodasi jumlah menteri dalam jumlah tertentu," kata Dasco di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 14 Mei 2024.


TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

9 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

TKN Prabowo-Gibran tengah kaji kenaikan PPN menjadi 12 persen, apakah memberi manfaat atau kerugian netto terhadap perekonomian?


Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa (14/5/2024). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)
Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

Bea Cukai terus menuai kecaman publik karena dianggap berkinerja buruk. Sri Mulyani belum berhasil menangani. Kini Jokowi turun tangan.


Prabowo Terima Zayed Medal dari Presiden MBZ

11 jam lalu

Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menemui presiden Uni Emirat Arab (UEA) Yang Mulia Syeikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Senin, 13 Mei 2024. Foto Tim Media Prabowo
Prabowo Terima Zayed Medal dari Presiden MBZ

Prabowo mengapresiasi penghargaan yang diberikan UAE. Ia berterima kasih dan merasa terhormat dengan anugerah tersebut.


PDIP akan Libatkan Ganjar dalam Pilkada 2024, Ini Tugasnya

11 jam lalu

Mantan capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo saat ditemui usai peringatan hari ulang tahun relawannya Jaringan Kerja Akar Rumput Bersama Ganjar (Jangkar Baja) di Jakarta pada Jumat, 10 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
PDIP akan Libatkan Ganjar dalam Pilkada 2024, Ini Tugasnya

PDIP masih menjaring nama-nama potensial untuk Pilkada Jakarta 2024.