TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi memutuskan memperpanjang program bantuan pangan beras sebesar 10 kilogram hingga Juni 2024. Program bantuan ini sebenarnya telah dilakukan dalam dua tahap pada 2023.
Pada tahap I, pemerintah menyalurkan bantuan untuk periode Maret hingga Juni. Bantuan ini harusnya diberikan pada Mei, tapi harus mundur ke bulan berikutnya. Sementara, bantuan pangan beras tahap II digelontorkan untuk periode September hingga November. Namun, bantuan ini lantas diperpanjang hingga Desember 2023 karena faktor El Nino.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, pemerintah memperpanjang bantuan pangan beras untuk mengantisipasi hambatan kondisi perekonomian global. Ia juga menyebut, El Nino diperkirakan masih bertahan pada level moderat hingga periode Februari 2024, sehingga berpotensi mengganggu produksi pangan.
Di sisi lain, terdapat potensi peningkatan permintaan masyarakat yang cukup signifikan pada awal tahun depan lantaran adanya momentum pemilihan umum, Ramadan, dan Idul Fitri. “Pemberian bantuan pangan beras tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga beras secara umum,” ujar Ferry dalam keterangannya yang dikutip pada Rabu, 15 November 2023.
Sri Mulyani juga menjelaskan alasan di balik keputusan itu. Menurutnya, perpanjangan pemberian bantuan beras ini adalah cara APBN menjaga dan mendukung daya beli masyarakat yang tergerus dengan kenaikan harga beras dan inflasi dari sisi volataile food.
Kebijakan Bantuan Pangan Beras Dicurigai Bermuatan Politis
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai bahwa kebijakan memperpanjang bantuan pangan beras sangat kental dengan muatan politis. Trubus menyebut, kebijakan ini seperti gimmick politik untuk meningkatkan kepuasan publik pada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Meski tak maju sebagai incumbent, kepuasan masyarakat tetap penting bagi Jokowi. Kepuasan itu, kata Trubus akan berdampak positif pada salah satu pasangan calon presiden atau calon wakil presiden yang memiliki korelasi dengan dirinya. “Dengan bantuan beras ini yang diuntungkan ya anaknya Jokowi. Ada korelasi dengan anaknya. Otomatis yang diuntungkan Prabowo dan Gibran,” kata Trubus kepada Tempo pada Rabu, 15 November 2023.
Menurut Trubus, meskipun bantuan pangan ini tidak diberikan dengan menyertakan simbol politik atau bahkan menggunakan wajah Jokowi di goodie bag, masyarakat mudah menebak bahwa bantuan ini ditujukan untuk kepentingan politis. Malahan jika bantuan itu secara terang-terangan memuat simbol politik tertentu, pemerintah bisa digugat ke penegak hukum. “Ini secara halus saja mendukung ke sana (pasangan capres cawapres tertentu),” kata Trubus.
Trubus menyebut, pola memberikan bantuan sosial menjelang Pemilu sudah dilakukan sebelumnya. Bahkan, kata Trubus, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY memenangkan Pemilu di 2009 karena gencar memberikan bantuan sosial. Sama seperti SBY, Jokowi juga melakukan hal yang sama pada Pemilu 2019.
Berbeda dengan Trubus, pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia atau AEPI, Khudori mengatakan bahwa dugaan adanya motif politik dalam bantuan pangan beras, tidak tepat. Menurutnya, motif politik dari bantuan sosial lebih sering dikaitkan dengan adanya rezim yang sedang berkuasa dan berupaya untuk berkuasa kembali di pemilihan selanjutnya. “Sekarang ini kan presiden tidak berkontestasi, lalu apa motif politiknya?”
Meski tidak digunakan untuk kepentingan Pemilu, ia menduga bantuan pangan beras ini memang digunakan Jokowi untuk menjaga tingkat kepuasan masyarakat pada dirinya. “Dugaan saya, Jokowi sepertinya ingin menjaga tingkat kepuasan masyarakat yang masih tinggi itu supaya terus bertahan, supaya dia mengakhiri pemerintahan ini dengan soft landing, meskipun dengan banyak tragedi hukum politik. Hanya sebatas itu,” kata Khudori.
Khudori menilai, bantuan pangan beras ini tidak akan berdampak signifikan pada elektabilitas kontestan Pilpres yang memiliki hubungan keluarga dengan Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka. “Dampaknya enggak langsung, kecuali dalam kampanye disampaikan secara eksplisit bahwa program presiden (bantuan pangan beras) didorong oleh kontestan tertentu,” ujar Khudori.
Selanjutnya: Bantuan Beras Efektif Tekan Harga?...
