Bantahan Bapanas
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi memastikan bantuan pangan yang diperpanjang hingga Juni 2024 bebas dari unsur politis. Ia mengklaim, kebijakan itu dilakukan murni untuk membantu 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat atau KPM yang membutuhkan bantuan pangan.
“Enggak ada nilai politisnya, ngapain nilai politis? Kita itu Rp8 triliun lho kalau 3 bulan, 3 bulan lagi Rp 8 triliun, berarti Rp16 triliun," kata Arief dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian di Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 8 November 2023.
Arief menyebut, salah satu bukti bahwa bantuan pangan bebas dari kepentingan politis adalah tidak adanya simbol politik dalam bantuan yang diberikan. "Pada saat memberikan bantuan pangan itu tidak ada kan bendera atau politik tidak ada di situ, murni dilakukan sesuai kebutuhan,” kata Arief.
Menurut Arief, bantuan pangan sangat dibutuhkan oleh KPM mengingat masa tanam di Indonesia yang mundur. "Tanamnya saja mundur. Tadi mengajukan Rp5,8 triliun, seharusnya mengajukan kapan? Seharusnya dari kemarin-kemarin, pas November, Desember eksekusi. Mau ambil risiko? 21,3 juta (KPM) itu desil 1, orang yang paling memerlukan bantuan pangan,” kata Arief.
Selain itu, Arief juga memastikan harga gabah petani tidak akan anjlok. Ia mengklaim, hal itu sudah teruji pada tahun ini. “Sudah terbukti setahun ini, Badan Pangan sudah ngomong impor 2 juta ton, ada enggak harga petani jatuh?” ujarnya.
Arief menyatakan importasi akan dilakukan secara terukur sehingga harga petani tetap baik. Di sisi lain, ia mengatakan sampai saat ini pun penugasan impor 2 juta ton pada 2024 masih belum diteken Bapanas. “Presiden sudah setuju, tapi Bulog menunggu penugasan Badan Pangan. Kita lihat dulu-lah karena penugasan 1,5 juta ton pun belum selesai,” ujar Arief.
YOHANES MAHARSO | CAESAR AKBAR
Pilihan Editor: Pemerintah Sepakat Tambah Lagi Impor Beras 1,5 Juta Ton
