Soal itu, BPK merekomendasikan beberapa hal kepada Menteri Keuangan. Pertama, berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menetapkan penyelesaian jenis pekerjaan pada cost overrun yang tidak disepakati Cina. Lalu, menetapkan upaya-upaya strategis dalam rangka pendanaan melalui skema pinjaman yang paling menguntungkan.
Selain itu, Sri Mulyani juga diminta memerintahkan Direktur Utama PT KAI (Persero) untuk menyusun strategi pemenuhan pendanaan cost overrun porsi nonekuitas. “Melalui pinjaman dan mitigasi risikonya secara memadai, dengan mempertimbangkan upaya-upaya strategis yang ditetapkan oleh Komite KCJB,” tulis BPK.
Tak hanya itu, bendahara negara tersebut juga diminta melakukan mitigasi risiko atas dampak pemenuhan kebutuhan pendanaan cost overrun melalui pinjaman yang dilakukan oleh PT KAI selaku Pimpinan Konsorsium. Caranya bisa dengan menetapkan skema penjaminan yang paling menguntungkan.
Merembet jadi beban APBN
Ekonom, yang juga Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono, menilai proyek kereta cepat dalam jangka panjang bakal sangat sulit menghasilkan keuntungan. Bahkan, menurut dia, proyek tersebut berpotensi menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di masa mendatang.
Dalam hitungan yang sangat optimistis pun, menurut Yusuf, KCIC baru bisa balik modal di atas 40 tahun. Itu pun dengan hitungan target penumpang 30 ribu per hari dengan tarif 350 ribu per penumpang. Jika gagal, maka masalah pengembalian modal KCIC bisa lebih lama lagi dan hal itu sangat mungkin terjadi.
“Tidak heran bila KCIC meminta perpanjangan masa konsesi KCJB dari 50 tahun menjadi 80 tahun,” tutur dia saat dihubungi.
Di sisi lain, jika jumlah penumpang diproyeksikan meningkat, maka tarif kereta sepur itu pun harus diturunkan. Namun, konsekuensinya, pendapatan KCIC bakal semakin rendah, padahal perusahaan harus membayar cicilan utang plus bunganya kepada pihak Cina.
Walhasil, Yusuf memperkirakan, harus ada subsidi tarif tiket yang besar untuk bisa menarik penumpang menggunakan moda transportasi tersebut. Caranya, lewat APBN.
“Sebagaimana rekomendasi Kemenhub bahwa tiket yang masih menarik adalah Rp 250 ribu per penumpang. Juga kemungkinan beban PMN ketika KCIC gagal bayar,” kata Yusuf.
Sejak awal, Yusuf sudah mengingatkan dengan biaya yang mahal dan daya angkut terbatas, KCJB akan tidak efektif sebagai transportasi massal. Proyek itu juga hanya akan menjadi beban APBN sebagaimana Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta dan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek. Baik MRT dan LRT merupakan transportasi publik yang mahal dengan daya angkut terbatas.
Selanjutnya: Ia mencontohkan, subsidi tiket MRT dan LRT oleh...
