Berat Beban Sri Mulyani Usai Deretan Kasus Hukum Menjerat Pejabat Ditjen Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali jadi sorotan. Siapa sangka, bermula dari kasus penganiayaan oleh Mario Dandy yang merupakan anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Jakarta Selatan Rafael Alun Trisambodo, orang nomor satu di Kementerian Keuangan tersebut ikut terimbas. 

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai kasus penganiayaan dan berkembang ke dugaan harta tak wajar pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo bakal berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap Ditjen Pajak Kemenkeu. Apalagi kasus hukum yang menjerat pejabat Ditjen Pajak bukan hal yang baru di Indonesia. 

Oleh sarena itu, menurut dia, Menteri Keuangan Sri Mulyani kini memikul tambahan beban untuk terus mengawasi integritas anak buahnya agar kasus Rafael Alun yang tengah jadi sorotan ini tidak berlarut-larut. "Menteri Keuangan perlu mengembalikan kembali kepercayaan publik terhadap Ditjen Pajak," ujarnya kepada Tempo, Rabu, 1 Maret 2023. 

Kepercayaan terhadap Ditjen Pajak disebut-sebut bisa terus berangsur memudar setelah publik melihat gaya hidup mewah Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon III ternyata memiliki kekayaan Rp 56 miliar. Nilai kekayaan itu dinilai tidak masuk akal karena mendekati jumlah kekayaan Sri Mulyani, yang sebelumnya pernah menjadi Managing Director Bank Dunia, sebesar Rp 58 miliar.

Kekayaan Rafael Alun semakin menjadi sorotan publik lantaran dua kendaraan mewah yang sering digunakan Mario Dandy, yaitu motor gede (moge) Harley dan Jeep Wrangler Rubicon tak tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

Walhasil, persepsi negatif terhadap Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Pajak, kembali mengemuka seiring munculnya pertanyaan publik ihwal sumber kekayaan pejabat tersebut.

Tugas Berat Sri Mulyani

Fajry berujar Sri Mulyani perlu segera menunjukkan perbaikan di Ditjen Pajak usai kasus hukum yang menyeret Rafael Alun ini. Sri Mulyani dinilai perlu meyakinkan ke publik bahwa sistem pengawasan internal akan dapat mendeteksi pegawai yang nakal. 

Tugas berat Sri Mulyani yang lainnya, kata Fajri, adalah meyakinkan publik bahwa uang pajak yang dibayarkan tidak dikorupsi. "Jika sampai berlarut-larut dan jangka panjang. Makanya perlu memulihkan kepercayaan publik secepatnya," tuturnya. 

Fajri menilai gebrakan Sri Mulyani dalam mereformasi birokrasi di kementeriannya bisa menjadi sia-sia. Padahal, menurut dia, pembaruan sistem birokrasi di Kementerian Keuangan jauh lebih terasa dibandingkan dengan kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya.

Hal tersebut tercermin dari kinerja penerimaan pajak yang berangsur-angsur membaik. Bahkan, Fajry menuturkan penerimaan pajak naik 48,6 persen secara year on year pada Januari lalu. Target penerimaan pajak tahun ini pun diprediksi akan tercapai kembali. 

Kendati demikian, ia memperingatkan risiko korupsi selalu ada. Sehingga, sumber kekayaan Rafael Alun harus diusut sampai tuntas.

Hal ini berkaca pada citra Ditjen Pajak yang telah tercoreng beberapa kali akibat ulah korupsi begawainya. Bila pengawasan terhadap pejabat Ditjen Pajak mengendur, publik bisa betul-betul hilang kepercayaan.

Selanjutnya: Gerakan anti bayar pajak di media sosial ...








Terpopuler Bisnis: Ucapan Terima Kasih Sri Mulyani, Investasi KEK Lido Rp 32 Triliun

28 menit lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Maret 2023. Sri menjelaskan jika ada transaksi janggal yang menyangkut unsur dari Kemenkeu, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah korektif terhadap 193 dari pegawainya.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Terpopuler Bisnis: Ucapan Terima Kasih Sri Mulyani, Investasi KEK Lido Rp 32 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan.


DPR Sebut Pengesahan RUU Perampasan Aset Perlu Izin Ketum Partai, PSI Curigai Aliran Dana ke Parpol

1 jam lalu

Ariyo Bimmo gugat PLN karena ikan koi mati saat pemadaman listrik massal pada 4 Agustus 2019, usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 5 September 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah
DPR Sebut Pengesahan RUU Perampasan Aset Perlu Izin Ketum Partai, PSI Curigai Aliran Dana ke Parpol

PSI mencurigai adanya aliran dana mencurigakan ke partai politik sehingga DPR enggan mengesahkan RUU Perampasan Aset.


Kasus Rafael Alun, KPK Sebut Ada Perkembangan Pekan Depan

10 jam lalu

Mantan pejabat eselon III kabag umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo dan istri Ernie Meike Torondek, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan selama 12 jam, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 24 Maret 2023. Rafael Alun Trisambodo dan istri Ernie Meike Torondek diperiksa untuk dimintai keterangannya terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya yang diduga dinilai tidak wajar dan telah ditingkatkan ke tahap penindakan untuk dilakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Rafael Alun, KPK Sebut Ada Perkembangan Pekan Depan

KPK menyatakan akan mengumumkan perkembangan kasus Rafael Alun pekan depan.


Sri Mulyani Ucapkan Terima Kasih kepada Wajib Pajak, Total SPT Tahunan Capai 12,01 Juta

11 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai mengisi surat pemberitahuan(SPT) wajib pajak orang pribadi bersama jajaran Direktur Jenderal Kementerian Keuangan di Gedung Marie Muhammad, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2020. Tempo/Hendartyo Hanggi
Sri Mulyani Ucapkan Terima Kasih kepada Wajib Pajak, Total SPT Tahunan Capai 12,01 Juta

Sri Mulyani membeberkan penerimaan terdiri dari 11,68 juta SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan 333 ribu SPT Wajib Pajak Badan


Polri Perpanjangan Penugasan Endar Priantoro di KPK

14 jam lalu

Kombes Endar Priantoro. tipidkorpolri.info
Polri Perpanjangan Penugasan Endar Priantoro di KPK

Polri hanya mengabulkan satu dari dua usulan promosi yang diajukan Ketua KPK Firli Bahuri. Endar Priantoro tetap di KPK.


Lukas Enembe Ajukan Praperadilan, KPK Nyatakan Siap Hadapi

16 jam lalu

Tersangka korupsi proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua, Gubernur Papua (nonaktif), Lukas Enembe dan tersangka korupsi proyek pembangunan infrastruktur dari pembiayaan APBD Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Tahun 2013-2019, Bupati Bupati Mamberamo Tengah, Papua Ricky Ham Pagawak (kiri), menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 10 Maret 2023. Dalam pemeriksaan ini penyidik melakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dalam rangka pengumpulan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara penyidikan tersangka Lukas Enembe dan perpanjangan penahanan selama 40 hari terhadap tersangka Ricky Ham Pagawak. TEMPO/Imam Sukamto
Lukas Enembe Ajukan Praperadilan, KPK Nyatakan Siap Hadapi

KPK meyakini kasus Lukas Enembe benar secara formil maupun materiil.


Ini Ruang Lingkup Kerja Arteria Dahlan dkk di Komisi III DPR, Berikut Daftar Lengkap Anggotanya Termasuk Ary Egahni

16 jam lalu

Suasana rapat kerja antara Komisi III DPR dan PPATK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ini Ruang Lingkup Kerja Arteria Dahlan dkk di Komisi III DPR, Berikut Daftar Lengkap Anggotanya Termasuk Ary Egahni

Komisi III DPR mencecar Mahfud MD ihwal transaksi keuangan mencurigakan ke pegawai Kemenkeu. Ini rung lingkup kerja Komisi III.


Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Merangkap Jadi Plt Deputi Penindakan

17 jam lalu

Ketua KPK, Firli Bahuri bersama Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu (dua kiri), menunjukkan Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA, Edy Wibowo, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 19 Desember 2022.  TEMPO/Imam Sukamto
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Merangkap Jadi Plt Deputi Penindakan

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu ditunjuk mengisi kekosongan setelah Irjen Karyoto dipromosikan menjadi Kapolda Metro Jaya


KPK Bidik Rafael Alun dengan Pidana Pencucian Uang

20 jam lalu

Penyidikan kasus gratifikasi Rafael Alun Trisambodo terus bergulir.
KPK Bidik Rafael Alun dengan Pidana Pencucian Uang

KPK tengah mengembangkan kasus Rafael Alun ke arah pidana pencucian uang.


Irjen Kemenkeu Beberkan Tiga Lini Pengawasan Pegawai Kemenkeu Bermasalah

20 jam lalu

Awan Nurwaman Nuh. komwasjak.kemenkeu.go.id
Irjen Kemenkeu Beberkan Tiga Lini Pengawasan Pegawai Kemenkeu Bermasalah

Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh menjelaskan bahwa pihaknya memiliki sistem kerangka kerja untuk melakukan pengawasan terhadap pegawainya.