Dugaan tersebut juga diungkapkan oleh ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri. Dia berujar ada kompetisi antara kebutuhan pangan dan energi di Indonesia. Terlebih harga jual CPO untuk industri biodiesel lebih tinggi dibandingkan untuk minyak goreng. Ditambah, pemerintah memberikan insentif besar-besaran kepada pengusaha yang menjual CPO mereka ke produsen biodiesel.
Program B35 diduga picu kelangkaan
"Jelas ada kompetisi antara perut dan energi. Energi dimenangkan oleh Pemerintah. Tidak bisa disangkal, tidak bisa dipatahkan," tuturnya dalam webinar yang diselenggarakan oleh Satya Bumi dan Sawit Watch pada Sabtu, 4 Februari 2023.
Faisal menekankan kelangkaan terjadi bukan disebabkan oleh tirisnya stok CPO seperti yang diklaim pemerintah. Menurutnya, masalah terjadi lantaran pemerintah menetapkan dua harga CPO untuk industri pangan dan biodiesel. Dua harga tersebut tidak setara lantaran harga jual untuk biodiesel lebih tinggi ketimbang untuk industri pangan, termasuk untuk minyak goreng.
Menanggapi tudingan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program biodiesel B35 justru ditujukan untuk menangani lemahnya permintaan akibat adanya gerakan-gerakan di Eropa. Dia pun membantah CPO untuk biodiesel B35 ini menjadi penyebab kelangkaan minyak goreng di dalam negeri.
“Ini yang tentunya akan didalami dan masalah-masalah distribusi itu yang perlu terus dimonitor," kata dia Selasa, 31 Januari 2023. Ia berjanji akan menjamin suplai minyak di dalam negeri sehingga tidak terganggu. Airlangga menilai kelangkaan dan tingginya harga Minyakita hanya dampak kondisi temporer menjelang Ramadan dan Lebaran.
Di tengah belum jelasnya penyebab kelangkaan Minyakita, Zulhas menaikan batas pemenuhan kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO) untuk Minyakita menjadi 450 ribu ton dari semula 300 ribu ton pada akhir Januari lalu. Tetapi hingga kini, harga Minyakita tak kunjung melandai dan pasokan masih sulit ditemukan di pasaran.
Kemudian Zulhas menerapkan aturan baru, yakni mewajibkan tiap pembeli MinyaKita untuk menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) saat bertransaksi. Pembeli juga dibatasi maksimal hanya boleh membeli 5 kilogram. Selain itu, pembeli dilarang memborong MinyaKita untuk dijual kembali.
Di sisi lain, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga melarang Minyakita didistribusikan ke retail modern. Zulhas juga tak memperbolehkan pedagang menjual produk tersebut secara online lewat niaga elektronik. Ia mengatakan kebijakan itu diterapkan agar minyak goreng bersubsidi lebih dekat dengan masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah.
Sepekan aturan itu diberlakukan, harga Minyakita masih belum juga sesuai HET. Zulhas pun bersama Satgas Pangan melakukan inspeksi mendadak atau sidak di gudang PT PT Bina Karya Prima (BKP) di Marunda, Jakarta Utara pada Selasa, 7 Februari 2023. Hasilnya, terungkap adanya indikasi penimbunan stok Minyakita sebanyak 515 ton sejak Desember 2022.
Selanjutnya: Seperti diketahui, PT BKP merupakan...
