TEMPO.CO, Jakarta - Jazuli berada di baris depan saat arak-arakan demo buruh di depan kantor Gubernur Jawa Timur, 6 September lalu, berlangsung. Ia bersama 1.500 orang lainnya merentangkan spanduk, menuntut pemerintah tak abai terhadap nasib pekerja kelas bawah yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"BLT (bantuan langsung tunai) sangat kecil, tak sebanding dengan kenaikan BBM," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) itu saat dihubungi Tempo, Kamis, 8 September.
Ia menceritakan kembali orasinya dalam demo yang berlangsung siang hingga mengancik sore itu. Sejak pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM pekan lalu, buruh di Jawa Timur berkonsolidasi untuk membuat gerakan penolakan. Gerakan itu juga diikuti serikat buruh di seluruh Indonesia di provinsinya masing-masing.
Serikat cemas kenaikan harga bahan bakar bisa menyeret kelompok rawan miskin jatuh ke kelompok miskin. Musababnya, kenaikan harga BBM yang mencapai 30 persen tak diikuti dengan peningkatan upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kota (UMK). Saat ini, rata-rata UMP di Jawa Timur sebesar Rp 1,9 juta.
Jauh dari harapan, BLT yang digelontorkan pemerintah pun nilai dan jumlah penyalurannya segelintir. Untuk bantuan subsidi upah (BSU), misalnya, jumlah buruh penerima bantuan itu tak mencapai 40 persen. Nilainya juga tak pacak menopang harga-harga kebutuhan pokok yang sudah melejit duluan.
Terpisah jarak 787 kilometer dari kantor Gubernur Surabaya, massa buruh di Jabodetabek menyerukan tuntutan serupa di depan Gedung Kura-kura, DPR/MPR, Jakarta Pusat. Kepada politikus Senayan, buruh menyatakan menolak kenaikan BBM karena jaminan yang diberikan pemerintah dianggap kurang.
Anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Gunawan, menuturkan kenaikan harga BBM telah membebani pekerja. Buruh yang berasal dari Bekasi ini menyebutkan upah yang mereka terima tak sebanding dengan kenaikan harga BBM.
"Yang jelas sangat memberatkan rakyat kecil dan kaum buruh, karena harga BBM naik yang lain ikut naik, sedangkan gaji tidak naik, kehawatiran terbesar makin terburuknya merugikan rakyat kecil", ujarnya.
Para buruh di Ibu Kota dan sekitarnya berhadap pemerintah meninjau kembali kebijakan kenaikan harga BBM. Mereka pun meminta negara hadir untuk melindungi masyarakat, khususnya kelompok bawah, dengan bantuan sosial yang lebih besar.
BLT dianggap tak efektif.
