TEMPO.CO, Jakarta - Berdiri di antara massa pengunjuk rasa, Fitriansyah berkoar. Perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kalimantan Timur itu mewakili ratusan petani sawit mendesak pemerintah mencabut kebijakan larangan ekspor CPO atau crude palm oil.
"Kami datang dari jauh, kami akan terus menyampaikan aspirasi kami sampai larangan ekspor dicabut," ujar Fitriansyah, Selasa, 17 Mei 2022.
Dalam orasi demonya, Fitriansyah mengatakan larangan ekspor telah menyeret harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit anjlok hingga hampir 60 persen. Kondisi itu dirasakan sejak keran ekspor CPO ditutup pada 28 April 2022. Walhasil, petani rugi Bandar. Kerugiannya diklaim mencapai Rp 11,7 triliun.
"Ketika kami sedang berbulan madu akibat tingginya harga sawit, pemerintah malah melarang ekspor. Ini sangat tidak adil untuk para petani," kata Fitriansyah.
Seratusan massa meriung di depan kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, sejak Selasa pagi. Mereka adalah perwakilan Apkasindo yang datang dari 146 kabupaten dan kota serta 22 provinsi. Mengenakan baju serba putih, para pengunjuk rasa merentangkan bendera berwarna hijau berlambang organisasi petani sawit.
Mengancik siang, sekumpulan pendemo berjalan menuju patung kuda, 3 kilometer jauhnya dari Lapangan Banteng. Ketua Apkasindo Gulat Manurung mengatakan organisasinya membawa lima tuntutan dalam unjuk rasa itu.
