Banjir Jakarta: Normalisasi, Naturalisasi, dan Debat Itu

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja dengan alat berat mengeruk endapan sampah bercampur lumpur di aliran Sungai Ciliwung, kawasan Pasar Baru, Jakarta, 18 Januari 2018. Pengerukan tersebut untuk menormalkan kedalaman sungai sehingga aliran air lancar. ANTARA/Aprillio Akbar

    Pekerja dengan alat berat mengeruk endapan sampah bercampur lumpur di aliran Sungai Ciliwung, kawasan Pasar Baru, Jakarta, 18 Januari 2018. Pengerukan tersebut untuk menormalkan kedalaman sungai sehingga aliran air lancar. ANTARA/Aprillio Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta -Polemik klasik normalisasi versus naturalisasi itu mencuat kembali.

    Pemulihan kondisi sungai, yang menjadi salah satu cara untuk menangkal banjir Jakarta, menjadi perdebatan, seperti saat air merendam Ibu Kota pada April tahun lalu.

    Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, normalisasi Sungai Ciliwung tidak ampuh menangkal banjir karena proyek tersebut tidak kunjung selesai.

    Saat ini, proyek pemerintah pusat itu baru berjalan di 16 dari 33 kilometer. Sisanya mandek karena pembebasan lahan oleh pemerintah DKI tidak kunjung dilanjutkan sejak Anies Baswedan menjadi gubernur pada 2017.

    "Pemerintah provinsi bagian sosialnya karena untuk lahan sodetan memakai anggaran pendapatan dan belanja negara," ujar Basuki di Jakarta, Jumat, 3 Januari 2020.

    Saat banjir mulai merendam Jakarta, Rabu 1 Januari 2020 lalu, Basuki mengklaim lokasi yang telah dinormalisasi terbebas dari luapan air Kali Ciliwung.

    Tapi Anies membantahnya. "Di sini memang telah dilakukan normalisasi. Tapi faktanya masih tetap terjadi banjir," ujar Anies di Kampung Pulo, Jakarta Timur, dua hari lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.