"Banyak anggaran untuk sektor perlindungan sosial seperti Bansos (bantuan sosial) misalnya, namun yang kita harapkan tidak terjadi, misalnya target kemiskinan ekstrem yang tidak tercapai," ucap Ani dalam diskusi Outlook Perlindungan Sosial 2024 yang diselenggarakan Tempo di Jakarta pada Sabtu, 27 Januari 2024.
Tercatat ada 10 program Bansos yang dibuat pada era Jokowi. Antara lain, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD), Program Sembako, Program Keluarga Harapan, Bantuan Subsidi Energi seperti BBM, Listrik, LPG 3 kilogram, Rehabilitasi Sosial Anak, Bantuan Sosial Lansia, Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas, Bantuan Sosial Korban Bencana, Bantuan Subsidi Upah, dan Rumah Sejahtera Terpadu.
Sayangnya, menurut Ani, program-program tersebut tidak selaras dengan capaian target perlindungan sosial. Tercatat tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia per Maret 2023 masih di angka 1,12 persen. Jumlah penduduk miskin pun masih sebanyak 9,36 persen
Kondisi ini membuat sejumlah ekonom menuntut pemerintah untuk melakukan investigasi soal dugaan penyelewengan bansos. Pemerintah juga diminta melakukan evaluasi ihwal kebijakan perlindungan sosial yang selama ini dilaksanakan.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menegaskan pengadaan beras Bulog berasal dari uang negara. Sebagian beras tersebut juga berasal dari hasil impor. Sementara itu, ia menilai beras ini kini bukan lai untuk meredam kenaikan harga beras, melainkan membeli suara orang-orang miskin dengan kedok pemberian bansos.
Menurut Bhima, hal itu sudah menjadi bukti penyalahgunaan bansos. "Bahkan bisa masuk pada tindak pidana mengklaim bansos pemerintah menjadi salah satu program kampanye Capres. Ini harus jadi evaluasi besar-besaran," tuturnya ketika dihubungi, Rabu, 24 Januari 2024.
RIANI SANUSI PUTRI | DANIEL A FAJRI
Pilihan Editor: Ekonom soal Nol Persen Kemiskinan Ekstrem 2024: Mestinya Perbaiki Aspek Fundamental, tapi Terlalu Fokus Berbagi Bansos
